Panduan Penggunaan Hub Rujukan Cepat
Direktori Rujukan Cepat dan Tabel ini didedikasikan secara eksklusif sebagai senjata utama Anda dalam menghadapi Ujian Akhir/Tengah Semester (UTS) yang bersifat Open-Book dan diburu durasi ketat. Seluruh catatan di folder ini sengaja didesain tanpa paragraf filosofis berbelas halaman, melompat langsung pada tabel matriks perbandingan, checklist skimmable, rumus jitu ekualisasi, serta kutipan eksplisit Dasar Hukum (Pasal, Ayat, dan Huruf) pada direktori Pusat Regulasi dan Dasar Hukum (Single Source of Truth).
Daftar Lengkap 12 Tabel Rujukan Cepat (Cheat Sheets)
1. Rumpun Konseptual & Dasar Objek Pajak (PPh)
- Daftar Objek dan Bukan Objek Pajak Penghasilan - Matriks pemisah penghasilan tarif normal, PPh Final, dan 12 jenis pengecualian bukan objek (dividen antar PT, warisan, hibah, sisa lebih yayasan).
- Perbandingan Mekanisme PPh Final dan Non-Final - Perlakuan kredit pajak di SPT Tahunan, larangan pembebanan biaya (Koreksi Positif), dan tabel 8 tarif PPh Pasal 4 ayat (2) (sewa tanah 10%, konstruksi, deposito 20%).
- PTKP, Tarif Progresif Pasal 17, Tarif PPh Badan, dan TER PPh 21 - Daftar besaran PTKP Rp 54 Juta, 5 Lapis Bracket Progresif OP (35% ultra-rich), TER Bulanan A/B/C, dan rumus diskon 50% PPh Badan Pasal 31E.
2. Rumpun Potong Pungut (Potput) & Fasilitas Insentif (PPh 21/22/23/26 & PPN)
- Matriks Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, & PPh Final - Komparasi subjek pemotong, tarif impor API 2,5% vs Non-API 7,5%, jasa lain 2%, PPh WPLN 20% (Form DGT), dan aturan tanpa NPWP (+100% / +20%).
- Daftar Batasan Natura dan Kenikmatan yang Dikecualikan (PMK 66/2023) - Rincian 11 batasan bebas PPh 21 (kupon Rp 350rb, bingkisan HUT Rp 3 Jt, hunian Rp 2 Jt/bln) yang 100% Dapat Dibebankan (Deductible) di PPh Badan.
- Fasilitas PPN (Tidak Dipungut vs Dibebaskan vs DTP) - Kuncian vital perbandingan pengkreditan Pajak Masukan: Kode 07 (PM Tetap Dapat Dikreditkan) vs Kode 08 (PM Tidak Dapat Dikreditkan).
- Daftar Kode Faktur Pajak dan Nomor Seri 17 Digit (Coretax) - Rincian penggunaan Kode Faktur 01 s.d. 09 dan penjelasan struktur otomatis NSFP 17 digit di bawah Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PER-11/PJ/2025).
3. Rumpun Praktikum Akuntansi Perpajakan & Rekonsiliasi Fiskal
- Matriks Perbedaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK / SAK) vs Ketentuan Perpajakan - Komparasi stelsel akrual vs kas, metode persediaan FIFO/Average, larangan fiskal LCNRV dan CKPN IFRS 9 (PSAK 71), dan 5-Step Model PSAK 72.
- Daftar Checklist Koreksi Fiskal Positif, Negatif, Beda Tetap, dan Beda Waktu - Daftar skimmable atas 12 pos koreksi Laba Rugi (Sumbangan, Prive, Sanksi KUP, Syarat Nominatif Entertainment SE-27/1986, dan Aturan Sedan/HP 50% KEP-220/2002).
- Ringkasan Akuntansi Pajak Penghasilan & Pajak Tangguhan (PSAK 46) - Rumus jitu pencatatan Aset Pajak Tangguhan (DTA), Liabilitas Pajak Tangguhan (DTL), kompensasi kerugian 5 tahun, dan logika Rekonsiliasi Tarif Efektif di CaLK.
4. Rumpun Perencanaan Pajak (Tax Planning & Analisis Kasus)
- Kerangka Analisis Tiga Lapis Perencanaan Pajak (Tax Planning) - Asas mutlak penjawab studi kasus open-book (Lapis 1 - Entitas, Lapis 2 - Laba, Lapis 3 - Biaya) serta batas tegas hukum Tax Avoidance legal vs Tax Evasion pidana.
- Perbandingan Bentuk Usaha dan Konsekuensi Perpajakannya (PT, CV, Firma, OP) - Analisis pemilihan entitas: Keuntungan dividen PT bebas pajak 0% (UU HPP) dibandingkan penarikan Prive/Bagian Laba CV yang 100% Bukan Objek Pajak (Pasal 4 ayat 3 huruf i).
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) mengenai landasan hukum atas seluruh pengelompokan Pajak Penghasilan dan penetapan tarif progresif maupun diskon perseroan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM s.t.d.t.d. UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) mengenai mekanisme Dasar Pengenaan PPN, Pajak Keluaran, Pajak Masukan, dan Pengisian Kode Faktur Pajak.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) mengenai Ketentuan Formal Pembukuan (Pasal 28) dan Sanksi Administrasi/Pidana (Pasal 13, 14, 39).
- Seluruh Peraturan Pemerintah (PP 23/2018, PP 30/2020, PP 49/2022, PP 55/2022, PP 58/2023), Peraturan Menteri Keuangan (PMK 66/2023, PMK 72/2023, PMK 168/2023, PMK 7/2024, PMK 81/2024, PMK 131/2024), PER-DJP (PER-11/PJ/2025, KEP-220/2002, SE-27/1986), serta Buku Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 1, 14, 16, 46, 71, 72) yang tersimpan secara terpusat di Registry Peraturan dan Dasar Hukum Perpajakan.