Matriks Potput PPh

Rujukan Ekualisasi Potput di Praktikum Akuntansi Perpajakan

Kunci dari Laporan Rekonsiliasi Ekualisasi Potput adalah memastikan saldo beban di Laba Rugi Komersial (seperti beban jasa, sewa, atau impor barang) sebangun 100% dengan bukti pemotongan PPh di Portal e-Bupot Unifikasi Coretax. Ingat! Potput dari pihak ketiga adalah Kredit Pajak (Uang Muka), kecuali PPh Bersifat Final.

Rincian Komparasi 5 Jenis Pemotongan & Pemungutan PPh (Potput)

1. PPh Pasal 21 (Pegawai & Orang Pribadi)

• Objek Penghasilan: Gaji, honorarium, upah, tunjangan, bonus, insentif, dan natura/kenikmatan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
• Subjek Pemotong: Pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, dan penyelenggara kegiatan.
• Skema & Tarif:
  • Januari s.d. November: Menggunakan TER Bulanan Kategori A/B/C $\times$ Penghasilan Bruto.
  • Desember (Masa Terakhir): Menggunakan Tarif Progresif UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a $\times$ Penghasilan Kena Pajak Setahun (lalu dikurangi pajak yang sudah disetor Jan-Nov).
  • Bukan Pegawai (Konsultan/Dokter): Tarif Pasal 17 $\times$ (50% $\times$ Penghasilan Bruto).
• Sifat Kredit Pajak: Tidak Final (Bukti potong bisa dikreditkan oleh OP di SPT Tahunan 1770 / 1770 S).
• Dasar Hukum Spesifik: UU PPh Pasal 21 ayat (1) dan (5); PP 58/2023 Pasal 2; PMK 168/2023 Pasal 5, 13, dan 17.

2. PPh Pasal 22 (Impor & Pembelian Negara)

• Objek Pemungutan: Impor barang dari luar negeri; penjualan hasil produksi industri tertentu; pembelian barang oleh Bendahara/BUMN/Badan tertentu; penjualan barang sangat mewah.
• Subjek Pemungut: Bank Devisa, Ditjen Bea dan Cukai, Bendahara Pemerintah, BUMN, dan Badan Usaha Industri (Semen/Kertas/Baja/Otomotif/Farmasi).
• Skema & Tarif:
  • Impor dengan API: 2,5% $\times$ Nilai Impor.
  • Impor Non-API: 7,5% $\times$ Nilai Impor.
  • Pembelian oleh Bendahara/BUMN: 1,5% $\times$ Harga Beli (Tidak termasuk PPN).
  • Penjualan Industri: Semen (0,25%); Kertas (0,1%); Baja & Farmasi (0,3%); Otomotif (0,45%).
• Sifat Kredit Pajak: Tidak Final (Bisa dikreditkan sebagai pembayaran uang muka PPh Badan/OP di SPT Tahunan).
• Dasar Hukum Spesifik: UU PPh Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) jo. PMK 34/2017 Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) huruf a s.d. l, dan Pasal 3.

3. PPh Pasal 23 (Modal, Royalti, & Sewa/Jasa)

• Objek Penghasilan: Dividen (WP Badan Dalam Negeri), Bunga non-bank, Royalti, Hadiah/penghargaan (non-PPh 21), Sewa aset (selain tanah/bangunan), serta Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultan, dan Jasa Lainnya.
• Subjek Pemotong: Badan Pemerintah, WP Badan Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, BUT, dan Perwakilan Perusahaan Luar Negeri.
• Skema & Tarif:
  • Tarif 15% dari Bruto: Dikenakan untuk Bunga non-bank, Royalti, Hadiah/penghargaan, dan Dividen.
  • Tarif 2% dari Bruto: Dikenakan untuk Sewa Aset (seperti kendaraan/mesin) dan 62 Jasa Lainnya yang tercantum di PMK 141/2015 (termasuk Jasa Katering, Manajemen, Konsultan).
  • Sanksi Tanpa NPWP: Tarif dipotong 100% lebih tinggi (menjadi 30% atau 4%).
• Sifat Kredit Pajak: Tidak Final (Bukti potong akan dipasangkan sebagai kredit PPh Pasal 28 di SPT PPh Badan pihak penerima uang).
• Dasar Hukum Spesifik: UU PPh Pasal 23 ayat (1) huruf a & c, dan ayat (1a) jo. PMK 141/2015 Pasal 1 ayat (1), (3), dan (6).

4. PPh Pasal 26 (Wajib Pajak Luar Negeri)

• Objek Penghasilan: Seluruh jenis pembayaran penghasilan (bunga, royalti, jasa, dividen, gaji konsultan asing) kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) RI.
• Subjek Pemotong: Pihak di Indonesia yang membayar (Badan RI / BUT / Bendahara Pemerintah) kepada Subjek Pajak Luar Negeri.
• Skema & Tarif:
  • Tarif Umum: 20% dari Penghasilan Bruto.
  • Tarif Tax Treaty (P3B): WPLN berhak atas tarif diskon yang lebih murah (misal 10%, 15%, atau 0% untuk Business Profits) dengan SYARAT MUTLAK harus melampirkan Form DGT (Certificate of Residence) yang sah dan masih berlaku.
• Sifat Kredit Pajak: Bersifat Final bagi pihak WPLN di luar negeri (tugas potong bersifat tuntas, perseroan RI hanya bertindak sebagai wajib pungut).
• Dasar Hukum Spesifik: UU PPh Pasal 26 ayat (1) huruf a s.d. d, dan ayat (5) jo. PMK 258/2008 Pasal 1 s.d. 3.

5. PPh Pasal 4 Ayat (2) (PPh Bersifat Final)

• Objek Penghasilan: Sewa Tanah dan/atau Bangunan; Jasa Konstruksi (Pelaksanaan, Konsultasi, Terintegrasi/EPC); Bunga Deposito/Tabungan Bank; Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan; Omzet UMKM tertentu.
• Subjek Pemotong: Penyewa aset, pengguna jasa konstruksi, bank devisa, maupun disetor secara mandiri oleh Wajib Pajak yang menerima penghasilan.
• Skema & Tarif:
  • Sewa Tanah/Bangunan: 10% dari Bruto.
  • Jasa Konstruksi: 1,75% s.d. 6% dari Bruto (tergantung sertifikasi/kualifikasi usaha).
  • Bunga Deposito: 20% dari Bruto.
  • Pengalihan Properti: Umumnya 2,5% (atau 1% untuk rumah sederhana) dari Bruto.
  • Omzet UMKM: 0,5% dari Peredaran Bruto (PP 20/2026 jo. PP 55/2022).
• Sifat Kredit Pajak: BERSIFAT FINAL MUTLAK ($0$). Pajak yang dipotong dilarang dikreditkan di SPT Tahunan, dan seluruh biaya untuk mendapatkan penghasilan ini wajib dilakukan Koreksi Positif (Beda Tetap).
• Dasar Hukum Spesifik: UU PPh Pasal 4 ayat (2) jo. PP 34/2017, PP 9/2022, PP 20/2026, dan regulasi teknis turunan lainnya.

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) Pasal 4 ayat (2); Pasal 21 ayat (1) dan (5); Pasal 22 ayat (1), (2), (3); Pasal 23 ayat (1) dan (1a); serta Pasal 26 ayat (1) dan (5).
• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Pasal 2 dan PMK 168 Tahun 2023 Pasal 5, Pasal 13, Pasal 17 tentang Aturan Pemotongan TER PPh 21 dan Masa Terakhir Desember.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 mengenai Tarif Pemungutan PPh Pasal 22 atas Impor (API 2,5%, Non-API 7,5%) dan Pembelian Negara 1,5%.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Pasal 1 ayat (1), ayat (3), dan ayat (6) mengenai Rincian 62 Jenis Jasa Lainnya Objek PPh Pasal 23 dengan Tarif 2%.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008 Pasal 1 s.d. Pasal 3 jo. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B / Form DGT WPLN pada PPh Pasal 26.