PPh Final vs Non-Final

Pemisahan skema pemotongan dan penghitungan pajak menjadi skema Bersifat Final berbanding Bersifat Tidak Final (Reguler / Non-Final) merupakan konsep yang mengendalikan seluruh sistem pembukuan, pengakuan arus laba rugi korporasi, serta kertas kerja rekonsiliasi akhir tahun.

Dalam akuntansi perpajakan modern, pemahaman yang keliru atas konsep ini memicu cacat fatal dalam Laporan Laba Rugi Fiskal, yang berujung pada pengenaan Koreksi Fiskal sepihak oleh fiskus beserta sanksi denda bunga administrasi UU KUP. Catatan ini membedah secara mendetail filosofi pengesampingan matching principle, mekanisme akreditasi kas, serta prosedur penjurnalan rekonsiliasi yang disyaratkan oleh Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh dan PP 55/2022.

---

1. Landasan Filosofis dan Disparitas Sistem Akrual

Secara teoretis hukum pajak publik, pengenaan pajak yang ideal berpedoman pada asas kapasitas ekonomi netto yang tercermin dalam penghasilan tidak final. Namun, dalam ekosistem transaksi komersial berturnover tinggi atau sektor tertentu (seperti perbankan, pasar modal, real estat, dan jasa konstruksi), pemerintah mengundangkan instrumen PPh Bersifat Final berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh guna mengejar 4 (empat) sasaran kebijakan fiskal:

1. Kesederhanaan Administrasi & Efisiensi Pengumpulan Uang Negara (Simplicity & Administrative Feasibility): Mengeliminasi kebutuhan Wajib Pajak untuk mengumpulkan nota bukti transaksi, menyusun catatan beban depresiasi, serta mengakhiri keharusan pemeriksaan rugi-laba rumit bagi otoritas pajak. Pajak dipotong instan dari kas penerimaan bruto seketika kas berpindah tangan (pay-as-you-earn).
2. Percepatan Realisasi Penerimaan Negara (Cash-Flow Speed-Up): Kas pajak meluncur langsung masuk ke kas negara di setiap masa bulan berlakunya transaksi, tanpa harus menanggungkan pelunasan kas sampai batas masa tutup tahunan Maret/April tahun berikutnya.
3. Kepastian Hukum Pengurangan Pajak Ganda (Certainty of Tax Burden): Memberikan kepastian tarif kepanjangan bagi investor pasar utang, deposito bank, maupun pengembang tanah.
4. Pengesampingan Asas Penataan Akuntansi (Exclusion of Matching Principle):
   • Dalam hukum akuntansi komersial standar (PSAK 1), asas penataan menuntut pemaksaan penjodohan atas seluruh pendapatan bruto dengan seluruh beban biaya sejati yang dikeluarkan untuk menciptakan pendapatan tersebut (Revenue vs Expense Matching).
   • Pada ranah PPh Final, asas penataan ini DIBEKUKAN DAN DILUCUTI TOTAL OLEH HUKUM PAJAK! Pemerintah menetapkan pajak berpegang langsung pada nilai kas kotor (Bruto) seketika transaksi terjadi. Sebagai konsekuensinya, rugi ataupun labanya operasi perusahaan secara komersial menjadi tidak relevan sama sekali: Meskipun perusahaan komersial tersebut mengalami kerugian berdarah miliaran rupiah di buku komersial, utang PPh Final wajib diklik, dipotong, dan disetor penuh tidak berkurang sepeserpun!

---

2. Matriks Perbedaan Komprehensif: Final vs Non-Final

Perbedaan karakter yuridis dan perlakuan kas akuntansi dari kedua stelsel ini harus dianalisis secara berlawanan melalui 5 (lima) parameter hukum:

Parameter Analisis Hukum	PPh Bersifat Final (Pasal 4 Ayat 2 / PPh Pasal 26 / UMKM 0,5%)	PPh Bersifat Tidak Final (Reguler / Pasal 17 / Laba Normal)
Dasar Pengenaan Pajak (Tax Base)	Dihitung dan dipungut bertumpu langsung dari Total Penghasilan Bruto (Kotor) sebelum dilakukan pemotongan rugi atau biaya operasional kas apapun!	Dihitung berdasarkan nilai Penghasilan Netto (Laba Bersih Fiskal), yakni Penghasilan Bruto setelah dikurangi Biaya Usaha Valid (Deductible Expenses) 3M dan hak pengurang PTKP / Kerugian Masa Lalu.
Perlakuan atas Penggabungan Laba Rumah Tunggal SPT	DILARANG DIGABUNG (Wajib Disingkirkan dari Perhitungan Laba Utama SPT)! Angka penerimaannya dilaporkan terisolir pada formulir lampiran khusus (misal: Lampiran III SPT Tahunan PPh 1770 / Lampiran IV SPT 1771), hanya demi kelayakan informasi pengungkapan (Disclosure Purpose Only).	Wajib disatukan, dikonsolidasi, dan digabungkan secara utuh (Aggregated Worldwide Income) ke dalam kolom Induk SPT Tahunan guna merumuskan angka Penghasilan Kena Pajak (PKP) penutup tahun.
Hak Pengkreditan Kas Pajak Terbayar di SPT	HANGUS DAN DILARANG DIKREDITKAN SECARA MUTLAK! Uang kas potongan pajak final (baik dari bukti potong bunga deposito, sewa ruko 10%, ataupun setoran mandiri UMKM 0,5%) tidak sah ditandatangani sebagai Bukti Potong Uang Muka Pajak (Tax Credit / Prepaid Tax) untuk mendiskontokan SPT Tahunan!	Berhak dan sah diekspos diakui sebagai Kredit Pajak Uang Muka (PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 25), dan dapat dihitung menjadi kas pengurang langsung atas utang pajak akhir tahun. Jika terjadi Lebih Bayar, kas dapat dikembalikan melalui mekanisme Restitusi dari DJP!
Perlakuan atas Biaya Produksi & Operasional terkait	SELURUH BIAYA OPERASIONAL YANG DIPERLUKAN BERSIFAT NON-DEDUCTIBLE (Dilarang Dibiayakan / Hangus)! Beban gaji pegawai, bunga hutang, sewa gedung, ataupun penyusutan mesin yang dititikberatkan menggarap omzet ber-PPh Final dilarang dicabut mengurangi laba bruto usaha komersial biasa (Pasal 9 ayat 1 huruf h UU PPh).	Seluruh beban pengeluaran operasional yang memiliki ikatan sebab-akibat langsung dengan ikhtiar 3M (Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara Penghasilan) sah diklasifikasikan sebagai Biaya Fiskal Pengurang (Deductible Expenses / Pasal 6 ayat 1 UU PPh)!
Status Sengketa Saat Perlakuan Kerugian Komersial	Kerugian dari proyek yang dibungkus tarif PPh Final (contoh: Proyek Konstruksi Pabrik mengalami tekor kas komersial 5 Milyar) DILARANG DIKOMPENSASIKAN (Tax Loss Carryforward) untuk membalikkan atau mengurangi laba usaha reguler non-final di dalam masa tahunan berjalan maupun tahun-tahun berikutnya!	Kerugian usaha non-final berhak dimanfaatkan dan diakumulasikan bergeser ke masa depan untuk dikompensasikan menghimpit laba fiskal positif di tahun pajak sehabisnya, dengan ambang batas keawetan masa maksimal selama 5 (lima) Tahun Pajak berturut-turut!

---

3. Konsekuensi Hukum dan Bedah Pasal 9 Ayat (1) Huruf H UU PPh

Inti sengketa dalam audit perpajakan atas badan usaha pengemban pendapatan komersial campuran (Mixed-Revenue Corporates) bermuara pada kepatuhan atas titah ketat Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh jo. Pasal 13 PP 55 Tahun 2022:

• Bunyi Ketentuan Pokok: Dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT, tidak boleh dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final, ataupun penghasilan yang dikecualikan sebagai bukan objek pajak.
• Alasan Rasionalitas Pengaturan: Karena pajak atas omzet PPh Final dan dividen non-objek telah ditekan habis (atau dibatalkan bernilai nol), bila beban ongkos usaha pembuatan komoditi final tersebut diperbolehkan disisipkan membebani arus laba reguler, Wajib Pajak akan meraup keuntungan ganda yang curang (Double Tax Benefit): mereduksi pajak terutang pada laba reguler tanpa menyerahkan kontribusi tarif progresif atas laba finalnya!

Kewajiban Alokasi Bersama pada Pembukuan Usaha Campuran

Apabila dalam suatu entitas perseroda Perseroda atau PT (misalnya PT Properti dan Real Estat) mengoperasikan kombinasi kegiatan bisnis komersial dalam dua rumah kamar transaksi:

1. Pendapatan Penjualan Apartemen Ruko Rumah Tinggal: Terkena pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Bersifat Final (Tarif 2,5% atas Nilai Pengalihan Hak Properti per PP 34/2016).
2. Pendapatan Jasa Maintenance, Pengelola Katering, & Manajemen Gedung (Estate Management): Terikat pemungutan PPh Tidak Final Reguler Tarif Badan 22%.

Terhadap Biaya Bersama (Common Expenses / Joint Overhead Costs), yakni pengeluaran operasional umum kantor seperti Pembayar Honor dan Gaji Direksi Utama, Tagihan Listrik PLN Kantor Pusat, Biaya Sewa Mobil Direksi, serta Konsultasi Hukum Akuntan Bersama, perseroan Wajib Pajak DIWAJIBKAN MEMBAGI-ALOKASI DAN MEMOTONG PIUTANG BIAYAtersebut BERSANDAR PADA PROPORSIONAL RATA-RATA RASIO OMZET BRUTO dalam masa tahun pajak berjalan:

$B_{\text{Final}}=\left(\frac{O_{\text{Final}}}{O_{\text{Total}}}\right)\times B_{\text{Bersama}}$

Keterangan Variabel:

• $B_{\text{Final}}$: Biaya bersama berkarakter non-deductible (wajib dikoreksi fiskal positif).
• $O_{\text{Final}}$: Total omzet bruto berserta penghasilan ber-PPh Final.
• $O_{\text{Total}}$: Akumulasi seluruh omzet tahunan (Final + Non-Final + Non-Objek).
• $B_{\text{Bersama}}$: Total pengeluaran biaya overhead bersama (Common Expenses).

Prosedur Sengketa Sanksi Fiskus Coretax

• Angka beban pengeluaran porsi proporsional PPh Final tersebut wajib dicabut secara mandiri oleh akuntan perusahaan dari kertas pembukuan fiskal!
• Kelalaian dalam melikuidasi beban final tersebut memancing pengelompokan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pelambungan denda bunga bulanan KUP per Pasal 13 oleh tim pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak (KPP), disertai pelucutan pemaksaan biaya non-deductible secara sepihak!

---

4. Implementasi Akuntansi Perpajakan dan Rekonsiliasi Fiskal (PSAK 71 / PSAK 72)

Dalam penyelenggaraan Laporan Laba Rugi Komersial yang diamanatkan tunduk kepada prinsip pengakuan pendapatan kontrak konsumen (PSAK 72) serta pengakuan instrumen keuangan kredit cadangan (PSAK 71), seluruh penerimaan tunai PPh Final (seperti penerimaan Bunga Deposito Bank ber-PPh Final 20% dan Sewa Gedung Kantor ber-PPh Final 10%) tetap dilaporkan di dalam baris Pendapatan Lain-lain (atau Pendapatan Operasional) Akuntansi Komersial.

Untuk memvalidasi kesesuaian neraca menuju penghitungan PPh Terutang Akhir Tahun per ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh, akuntan diwajibkan menyusun 3 (tiga) lapis penegakan Rekonsiliasi Koreksi Fiskal Beda Tetap (*Permanent Difference*):

flowchart TD
  LRK["Laba Rugi Komersial (Menurut PSAK 71 / PSAK 72)"] --> A1["Tahap 1: Cabut Pendapatan Bersifat Final dari Laba"]
  A1 --> KN["Eksekusi: Koreksi Fiskal Negatif (Menurunkan Laba Fiskal karena Pajak Final Sudah Selesai Ditunggu Bank atau Penyewa)"]
  LRK --> A2["Tahap 2: Identifikasi Biaya Langsung Proyek Final (misal Biaya Perawatan Ruko Sewa atau Admin Bank Deposito)"]
  A2 --> KP1["Eksekusi: Koreksi Fiskal Positif (1) (Meninggikan Laba Fiskal dengan mencetak Biaya Final sebagai Non-Deductible Expense)"]
  LRK --> A3["Tahap 3: Hitung Alokasi Biaya Bersama Overhead atas Proporsi Omzet Final"]
  A3 --> KP2["Eksekusi: Koreksi Fiskal Positif (2) (Membatalkan porsi Biaya Overhead ber-rasio Final)"]
  KN & KP1 & KP2 --> LBF["Laba Bersih Fiskal Sejati atau Penghasilan Kena Pajak (PKP) (Dasar Perkalian Tarif Normal 22% atau Diskon Pasal 31E)"]

Panduan Kasus Praktikum Eksekusi Jurnal Akhir Tahun

• Koreksi Fiskal Negatif Beda Tetap (-): Diberlakukan mencabut 100% dari total omzet penghasilan PPh Final yang tercatat di pembukuan komersial. Koreksi negatif ini dipasangkan agar pendapatan yang telah berkontribusi terbayar tidak terinjak denda pajak ganda memihul tarif badan normal 22%.
• Koreksi Fiskal Positif Beda Tetap (+): Diberlakukan untuk memukul mundur dan membatalkan 100% beban pengeluaran (baik Biaya Langsung seperti Bahan Baku Bangunan Ruko sewaan, ataupun rasio proporsi Biaya Overhead Kantor Bersama) yang dipersembahkan mendukung arus kas PPh Final tersebut.
• Perlakuan Jurnal Pajak Tangguhan (PSAK 46): Karena ketidakselarasan antara akuntansi komersial dengan penyingkirkan PPh Final merupakan sifat Beda Tetap (Permanent Difference), mutasi angka rekonsiliasi PPh Final DILARANG MENGHASILKAN PENGAKUAN ASET MAUPUN LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN (DTA/DTL = Rp0) dalam ikhtisar PSAK 46 (Pajak Penghasilan)! Rincian nilainya cukup diterbitkan transparan sebagai catatan di CaLK pada tabel Rekonsiliasi Tarif Pajak Efektif (Effective Tax Rate Reconciliation).

Tabel Rujukan Lengkap: Tarif & Objek PPh Final

Lihat seksi di bawah ini untuk daftar lengkap tarif dan objek PPh Final, serta perbandingan karakteristik Final vs Non-Final.

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf h, dan Pasal 17 ayat (1) huruf b.
• Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 13 s.d. Pasal 14 tentang Larangan Pengurangkan Biaya untuk Penghasilan Final dan Non-Objek Pajak, serta Tata Cara Perhitungan Alokasi Bersama.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 mengenai Integrasi Kertas Kerja Pembelaan dan Tata Kelola Portal e-Bupot Unifikasi Coretax.
• Standar Akuntansi Keuangan - PSAK 46 (Pajak Penghasilan) jo. PSAK 72 (Pendapatan dari Kontrak dengan Pelangan) menyangkut Larangan Pajak Tangguhan pada Beda Tetap Final.

---

5. Matriks & Tabel Rujukan Cepat: PPh Final vs Non-Final

Perbedaan Fundamental di Ujian Akuntansi & Tax Planning

• PPh Final (Pasal 4 Ayat 2): Pajak yang dipotong langsung atas harga Bruto (Kasar) dan bersifat tuntas. TIDAK BOLEH dikreditkan di SPT Tahunan, dan SELURUH BIAYA (Expenses) untuk menghasilkan pendapatan final tersebut DILARANG DIBEBANKAN (Non-Deductible / Koreksi Positif) di penghitungan Laba Rugi Fiskal PPh Badan!
• PPh Non-Final (Pasal 17 / Tarif Umum): Pajak yang dikenai atas Penghasilan Neto (Net Income). Seluruh potongan dari pihak ketiga (seperti PPh 22, 23, 25) BERHAK DIKREDITKAN sebagai Uang Muka Pajak di SPT Tahunan!

Komparasi 4 Parameter Utama PPh Final vs Non-Final

A. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

• PPh Bersifat Final (Pasal 4 Ayat 2): Dikenakan atas Penghasilan Bruto (Gross Revenue / Omzet). Penghitungan dilakukan tanpa memperhitungkan apakah wajib pajak mengalami kerugian atau laba bersih secara perniagaan.
• PPh Bersifat Non-Final (Tarif Umum): Dikenakan atas Penghasilan Neto (PKP). Penghitungannya adalah: Omzet $-$ Biaya 3M (Deductible Expenses) $-$ Kompensasi Kerugian $-$ PTKP (Khusus OP).

Dasar Hukum: UU PPh Pasal 4 ayat (2) vs Pasal 6 ayat (1) & Pasal 16.

B. Hak Pengkreditan di SPT Tahunan

• PPh Bersifat Final (Pasal 4 Ayat 2): DILARANG DIKREDITKAN ($0$) pada pelaporan akhir Tahun Pajak di SPT PPh Badan 1771 atau SPT OP 1770. Sifat pajaknya sudah gugur/tuntas pada saat dipotong.
• PPh Bersifat Non-Final (Tarif Umum): BISA DIKREDITKAN (100%). Seluruh bukti potong (Pasal 22, 23, 24) berfungsi sebagai “Uang Muka Pajak” untuk melonggarkan Kurang Bayar PPh Pasal 29 di SPT Tahunan.

Dasar Hukum: UU PPh Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2).

C. Perlakuan Beban Operasional (Expenses)

• PPh Bersifat Final (Pasal 4 Ayat 2): Seluruh beban yang berkaitan langsung untuk mendapatkan penghasilan final tersebut (misal: gaji mandor konstruksi, biaya perawatan gedung sewaan, biaya penjualan tanah) DILARANG DIBEBANKAN (Non-Deductible).
• PPh Bersifat Non-Final (Tarif Umum): Seluruh beban operasional yang memenuhi asas 3M (Mendapatkan, Menagih, Memelihara penghasilan) BISA DIBEBANKAN (Deductible Expense).

Dasar Hukum: UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf h jo. PMK 141/2015.

D. Dampak Jurnal Rekonsiliasi Fiskal

• PPh Bersifat Final (Pasal 4 Ayat 2): Wajib dilakukan Koreksi Fiskal Negatif (Beda Tetap) pada akun pendapatan komersialnya, dan Koreksi Fiskal Positif atas seluruh biaya-biaya terkait penciptaan pendapatan tersebut!
• PPh Bersifat Non-Final (Tarif Umum): Umumnya tidak diproses koreksi fiskal, kecuali apabila secara spesifik terdapat pelanggaran syarat kelengkapan batas formal fiskal atau natura yang melampaui batas kewajaran.

Rujukan: Prinsip Koreksi Fiskal & PSAK 46 (Pajak Tangguhan & Beda Tetap).

---

Daftar Lengkap Objek & Tarif PPh Bersifat Final (Pasal 4 Ayat 2 & Aturan Lain)

Berikut adalah rincian mendalam mengenai transaksi yang dikenai PPh Final berdasarkan UU PPh s.t.d.t.d UU HPP beserta aturan turunannya:

A. Properti & Konstruksi

1. Sewa Tanah dan/atau Bangunan
   • Tarif: 10% dari Nilai Bruto.
   • Objek: Meliputi persewaan ruang perkantoran, ruko, tanah gudang, apartemen, maupun sewa ruang di pusat perbelanjaan (mall).
   • Dasar Hukum: PP 34/2017 Pasal 2 ayat (1).
2. Pengalihan Hak atas Tanah & Bangunan (PHTB)
   • Tarif: 2,5% (transaksi jual beli umum); 1% (rumah sederhana / rusunami); 0% / Bebas (pengalihan kepada pemerintah guna kepentingan umum).
   • Dasar Hukum: PP 34/2016 Pasal 2 ayat (1).
3. Usaha Jasa Konstruksi (Pelaksana, Konsultan, Kontraktor Terintegrasi)
   • Tarif Pelaksanaan: 1,75% (Sertifikat Badan Kecil); 2,65% (Sertifikat Menengah/Besar); 4% (TANPA sertifikasi badan).
   • Tarif Konsultasi/Pengawas: 3,5% (Bersertifikat); 6% (TANPA sertifikasi).
   • Tarif Terintegrasi (EPC): 2,65% (Bersertifikat); 4% (TANPA sertifikasi).
   • Dasar Hukum: PP 9/2022 Pasal 3 ayat (1).

B. Instrumen Keuangan, Saham & Dividen

4. Bunga Deposito, Tabungan, & Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
   • Tarif: 20% dari Nilai Bruto.
   • Pengecualian: Saldo deposito dan tabungan gabungan tidak melampaui Rp 7.500.000,00.
   • Dasar Hukum: PP 131/2000.
5. Bunga Obligasi (Surat Utang Negara & Swasta di Bursa)
   • Tarif: 10% dari Nilai Bruto bagi Wajib Pajak Dalam Negeri maupun WPLN atas kupon dan diskonto. (Untuk reksadana tetap 10%).
   • Dasar Hukum: PP 91/2021.
6. Penjualan Saham di Bursa Efek
   • Tarif: 0,1% dari Nilai Bruto transaksi penjualan saham.
   • Saham Pendiri: Tambahan PPh Final 0,5% (total 0,6%) dari nilai saham pada saat penawaran umum (IPO).
   • Dasar Hukum: PP 41/1994 jo. PP 14/1997.
7. Dividen bagi WP Orang Pribadi (Tanpa Reinvestasi)
   • Tarif: 10% dari Nilai Bruto.
   • Kondisi: Dikenai HANYA BILA individu penerima menolak untuk mereinvestasikan dividennya selama 3 Tahun di NKRI. Bagi WP Badan, dividen bebas pajak 0%.
   • Dasar Hukum: UU PPh Pasal 17 ayat (2d) jo. PP 55/2022 Pasal 33-35.
8. Bunga Simpanan Koperasi kepada Anggota OP
   • Tarif: 0% untuk penghasilan bunga s.d. Rp 240.000,00 per bulan. 10% dari jumlah bruto untuk porsi yang lebih dari Rp 240.000,00 per bulan.
   • Dasar Hukum: PP 15/2009.

C. Kegiatan Usaha Tertentu & Lainnya

9. Hadiah Undian Berhadiah
   • Tarif: 25% dari Nilai Bruto hadiah.
   • Objek: Kuis undian bank, kupon kumpul poin berhadiah (Sangat berbeda dengan “hadiah perlombaan/penghargaan prestasi” yang dipotong PPh 21 tarif progresif TER).
   • Dasar Hukum: PP 132/2000.
10. Omzet UMKM (Pengusaha Tertentu Beromzet $\le$ Rp 4,8M)
    • Tarif: 0,5% dari Nilai Bruto (Omzet Bulanan).
    • Batas Waktu (Berlaku Pasca PP 20/2026):
      • WP Orang Pribadi: TANPA BATAS WAKTU (aturan 7 tahun dihapus) selama bukan dari pekerjaan bebas.
      • Koperasi Baru: Paling lama 4 Tahun Pajak.
      • PT, CV, Firma, BUMDes Baru: TIDAK BISA menggunakan PPh Final UMKM (langsung wajib tarif normal pembukuan sejak terdaftar).
      • Entitas Lama: Mengikuti sisa masa peralihan sesuai fasilitas aturan lama.
    • Insentif: WP Orang Pribadi mendapat fasilitas omzet perdana Rp 500 Juta BEBAS PAJAK (0%).
    • Dasar Hukum: PP 20/2026 jo. PP 55/2022 Pasal 56.

---

Daftar Ringkas PPh Bersifat Non-Final (Boleh Dikreditkan)

Sebagai lawan dari PPh Final, pemotongan pajak di bawah ini murni berfungsi sebagai cicilan / uang muka (kredit pajak) yang akan diakumulasikan di akhir tahun:

1. PPh Pasal 21: Atas penghasilan pegawai, honorarium, bonus, dan konsultan dalam negeri.
2. PPh Pasal 22: Atas aktivitas impor, pembelian oleh instansi pemerintah/BUMN, dan penjualan industri tertentu (semen, kertas, baja, otomotif).
3. PPh Pasal 23: Atas dividen (WP Badan yang tidak memenuhi syarat bebas pajak), bunga non-bank, royalti, hadiah perlombaan, sewa aset (selain tanah/bangunan), dan 62 Jenis Jasa Lainnya (2%).
4. PPh Pasal 24: Kredit pajak luar negeri atas penghasilan yang telah dipotong pajak di negara sumber, dengan batas maximum tax credit (KPLN).
5. PPh Pasal 25: Angsuran pajak bulanan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan SPT Tahunan tahun lalu.