UU Nomor 40 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) adalah konstitusi dasar pembentukan dan pengoperasian badan hukum korporat berakui Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, menjadi fondasi utama penentuan status subjek pajak badan dalam perhubungan dengan UU PPh dan UU KUP.
Matriks Pokok Hukum Korporasi dan Dampak Perpajakan
| Pilar Ketentuan UU PT | Penafsiran Hukum Persentase PT (UU 40/2007) | Relevansi Kepatuhan & Perencanaan Pajak |
|---|---|---|
| Status Badan Hukum & Pemisahan Harta | Perseroan berposisi sebagai Subjek Hukum Mandiri (Artificial Legal Person); harta perseroan sepenuhnya terpisah dari harta pribadi para pemegang saham (Pasal 3 UU PT). | Menimbulkan Pajak Ganda Korporasi (Corporate Double Taxation): Laba dibebani PPh Badan 22%, dan pembagian sisa laba dikenai PPh Dividen bagi WPOP (kecuali divested via **[[pmk-164-2023 |
| Pengupahan dan Imbalan Eksekutif | Direktur dan Komisaris diakui sebagai organ manajemen terpisah yang dibayar dengan upah honorarium kompensasi kerja berjadwal sah. | Seluruh gaji dan tunjangan Direksi sah diakui sebagai Biaya Pengurang Laba (Deductible Expense), tidak seperti larangan biaya gaji pada persekutuan CV/Firma (Pasal 9 ayat (1) UU PPh). |
| Pertanggungjawaban Sanksi Pajak | Pemegang saham terbebas dari tanggungan kerugian di atas setoran sahamnya, namun Direksi memikul Tanggung Jawab Renteng atas kewajiban utang pajak (Pasal 32 UU KUP). | Kelalaian penyetoran bukti potong atau e-Faktur dapat menagih penahanan aset pribadi atau tindakan penyanderaan (Gijzeling) atas nama Direktur Utama. |
Keterkaitan pada Lapis 1 Perencanaan Pajak
Dalam analisis komparatif pada modul Pemilihan Bentuk Usaha & Struktur Modal, bentuk hukum Perseroan Terbatas memberikan fleksibilitas teratas karena memungkinkan manuver dividen antar-korporasi bebas pajak 0% (Inter-Corporate Dividend Exemption di atas saham 25%), akses insentif diskon tarif Pasal 31E UU PPh (Tarif 11% untuk omzet di bawah Rp4,8 Miliar), serta kapasitas meluncurkan saham publik di bursa efek untuk memanen potongan PPh Badan tambahan sebesar 3%.
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (JDIH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) Pasal 4 ayat (3) huruf f, Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf a dan j, serta Pasal 31E.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP s.t.d.t.d. UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) Pasal 32 mengenai Wakil Wajib Pajak Badan dan Tanggung Jawab Renteng.