Jurnal Akuntansi PPh Potong Pungut (Withholding)

Pajak Penghasilan dengan sistem pemotongan dan pemungutan (Withholding Tax System) meletakkan tanggung jawab pelunasan pajak bukan pada sang penerima penghasilan secara utuh, melainkan menitipkan penarikannya kepada pihak pembayar. Dalam membedah pencatatannya, Anda wajib menentukan posisinya dengan jernih: apakah entitas bertindak sebagai Pihak yang Dipotong (Menerima Uang) atau sebagai Pemotong Pajak (Membayar Uang).

1. Perlakuan menurut PSAK (Komersial)

Bagi standar akuntansi keuangan, potongan pajak hanyalah sekadar lalu-lintas uang titipan negara atau tabungan cicilan kewajiban tahunan entitas.

Sebagai Pihak Pemotong (Membayar): Pajak Potput tidak boleh mencemari perhitungan Cost layanan atau aset itu sendiri. Beban sewa atau tagihan honor wajib dicatat penuh pada posisi Gross (Kotor), sementara potongan pajaknya diakui terpisah sebagai saldo kewajiban hutang.
Sebagai Pihak Terpotong (Menerima): Pendapatan tetap diakui penuh secara bruto, sedangkan potongan uang tunai yang ditelan klien diakui sebagai kas tabungan awal yang diberi nama Piutang Pajak (Prepaid Tax / Pajak Dibayar di Muka).

2. Perlakuan menurut Ketentuan Pajak (Fiskal)

Di dalam hukum pajak, rezim Withholding Tax (PPh Pasal 21, 22, 23, 26, dan Pasal 4 ayat 2) mensyaratkan perlakuan pencatatan yang berbeda tajam berdasar sifat finalitas pajaknya:

A. Pajak Non-Final (Uang Muka)

Berlaku untuk setoran PPh Pasal 21, Pasal 22, dan PPh Pasal 23, serta Pasal 24 (Luar Negeri). Bagi perusahaan yang dipotong atas penyerahan jasanya ke klien, angka pajaknya diakui sebagai Aset (Prepaid Tax). Pada akhir periode perhitungan PPh Badan (SPT Tahunan 1771), seluruh saldo Pajak Dibayar di Muka ini akan digabungkan menjadi cicilan penangkal (pengurang) beban pokok utang Pajak Kini (Kurang Bayar Pasal 29).

B. Pajak Final (Putus)

Kasus khusus berlaku pada PPh Pasal 4 ayat (2). Bila perusahaan dipotong atas penghasilan sewa gedung atau jasa konstruksinya, potongan PPh Final tersebut dilarang direkam sebagai Piutang (Prepaid Tax), melainkan wajib dan mutlak diakui sebagai Beban Pajak Kini PPh Final yang kedudukan pajaknya telah usai dan tuntas pada saat itu juga.

3. Metode Pembebanan PPh Potong Pungut & Rekonsiliasi Fiskal

Pemberlakuan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) berdasar PMK 168/2023 menyederhanakan perhitungan PPh 21 dari yang sebelumnya kompleks menebak PTKP bulanan menjadi sekadar perkalian tarif flat (Kategori A/B/C) berbanding penghasilan bruto. Namun, kebijakan kompensasi yang dianut direksi perusahaan atas kewajiban Withholding Tax ini memicu lahirnya tiga metode pembebanan yang memiliki dampak maut terhadap Laba Fiskal PPh Badan:

A. Metode Gross (Gross Method)

Pada metode ini, beban pajak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penerima penghasilan (karyawan/suplaiyer). Perusahaan hanya bertindak sebagai pemotong administrasi negara.

Formula Dasar:

$P P h = P e n g ha s i l an B r u t o \times T a r i f P aj ak$

$T ak eH o m e P a y = P e n g ha s i l an B r u t o - P P h$

Dampak Fiskal (UU PPh Pasal 9): Seluruh total Penghasilan Bruto (beban gaji/jasa) mutlak merupakan pengeluaran yang dapat dikurangkan (Deductible Expense). Tidak timbul Koreksi Fiskal, laba kena pajak badan aman.

B. Metode Net (Net Method)

Pada metode neto, perusahaan berbaik hati menanggung penuh beban PPh yang seharusnya dipotong. Karyawan/suplaiyer menerima uang bersih (Take Home Pay) persis senilai kesepakatan gaji/kontrak di awal tanpa pemotongan sepeser pun. Pajak ini ditelan oleh kas perusahaan sebagai Tax Borne by Employer atau beban tanggungan pajak.

Formula Dasar:

$T ak eH o m e P a y = P e n g ha s i l an y an g D ij anj ik an$

$B e ban P P h D i t an g g u n g P er u s ahaan = T ak eH o m e P a y \times T a r i f P aj ak$

Dampak Fiskal (UU PPh Pasal 9): Sesuai doktrin akuntansi pajak, beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja berstatus Non-Deductible Expense (Tidak dapat dibiayakan). Akuntan pajak di akhir tahun diwajibkan menjatuhkan Koreksi Positif Beda Tetap sebesar nilai PPh yang ditanggung tersebut, sehingga Laba Kena Pajak akan melonjak secara artifisial.

C. Metode Gross-Up (Tunjangan Pajak)

Taktik Gross-Up adalah senjata pamungkas akuntan untuk menetralisir kerugian Metode Net. Perusahaan secara formal tidak “menanggung pajak”, melainkan memberikan komponen gaji baru bernama “Tunjangan Pajak” (Tax Allowance). Nominal tunjangan ini dirancang agar persis berimbang dengan nilai PPh yang akan dipotong.

Formula Dasar (Khusus Era Flat Rate TER - PP 58/2023):

$T u nj an g an P aj ak = G aj i P o k o k \times (\frac{T E R}{100% - T E R})$

$T ak eH o m e P a y = G aj i P o k o k + T u nj an g an P aj ak - P P h$

(Catatan: Rumus rasio komputasi TER di atas berlaku mutlak dengan asumsi matematika bahwa penambahan Tunjangan Pajak tidak melontarkan total Penghasilan Bruto berpindah ke batas atas bracket persentase TER yang lebih tinggi).

Dampak Fiskal (UU PPh Pasal 9): Karena pajak ini bermutasi menjadi uang “Tunjangan”, maka secara legal berubah wujud menjadi penghasilan karyawan dan komponen Deductible Expense (Biaya Pengurang Pajak). Seluruh pengeluaran diakui secara fiskal, sehingga tidak ada Koreksi Positif yang membakar kas Laba PPh Badan di SPT Tahunan.

4. Jurnal Penyeimbang (Simulasi Akuntansi Dasar)

Saat Perusahaan Bertindak sebagai Pemotong (Klien)

1. Membayar Gaji (Gross-Up Tunjangan Pajak) (Objek PPh 21 TER PMK 168)

Beban Gaji & Upah                                                    xxx
Beban Tunjangan Pajak                                                xxx
    Kas/Bank                                                                     xxx
    Utang PPh Pasal 21                                                           xxx

Catatan: Beban Gaji & Upah dicatat sebesar nilai pokok. Beban Tunjangan Pajak dan Utang PPh Pasal 21 dicatat sebesar nilai pajak. Kas/Bank dicatat sebesar sisa yang diterima pegawai.

2. Membayar Sewa Gedung Pihak Ketiga (Objek PPh 4 ayat 2 Final 10%)

Beban Sewa / Aset Sewa                                               xxx
    Kas/Bank                                                                     xxx
    Utang PPh Pasal 4 ayat (2)                                                   xxx

Catatan: Beban Sewa / Aset Sewa dicatat sebesar 100% nilai bruto (gross). Kas/Bank dicatat sebesar 90% neto yang dikirimkan. Utang PPh Final dicatat sebesar 10%.

Saat Perusahaan Dipotong / Dipungut (Suplaiyer)

1. Menerima Pembayaran Jasa Teknik (Objek PPh 23 Non-Final 2%)

Kas/Bank                                                             xxx
Pajak Dibayar di Muka (Prepaid) PPh 23                               xxx
    Pendapatan Jasa Teknik                                                       xxx

Catatan: Kas/Bank dicatat sebesar 98%. Pajak Dibayar di Muka dicatat sebesar 2%. Pendapatan Jasa Teknik dicatat sebesar 100%.

2. Menerima Uang Kontrak Konstruksi (Objek PPh 4 ayat 2 Final 1,75%)

Kas/Bank                                                             xxx
Beban Pajak PPh Final                                                xxx
    Pendapatan Konstruksi                                                        xxx

Catatan: Jurnal final melarang pencatuman atribut “Dibayar di Muka” pada nama akunnya. Kas/Bank dicatat sebesar 98,25%. Beban Pajak PPh Final dicatat sebesar 1,75%. Pendapatan Konstruksi dicatat sebesar 100%.

5. Simulasi Kasus Praktikum PPh 21 (Taktik Gross-Up TER PMK 168)

Skenario: Manajer operasional berpenghasilan Rp30.000.000/bulan (Kategori TER A = 10%). Beban PPh 21 adalah Rp3.000.000. Kebijakan direksi: “Karyawan terima bersih Rp30.000.000”.

Opsi 1: PPh 21 Ditanggung Perusahaan (Tanpa Gross-Up) Perusahaan hanya membayarkan beban tersebut sebagai Company Expense.

Beban Gaji Pegawai                                 Rp30.000.000
Beban PPh 21 Ditanggung                             Rp3.000.000
    Kas / Bank                                                     Rp30.000.000
    Utang PPh 21                                                    Rp3.000.000

Dampak Fiskal: Beban PPh 21 Rp3.000.000 diharamkan oleh UU PPh. Wajib Koreksi Positif Beda Tetap Rp3 Juta (menambah PPh Badan 22%).

Opsi 2: Taktik Gross-Up (Tunjangan Pajak) Perusahaan mensiasati dengan memberi Tunjangan Pajak agar PPh 21 menjadi Deductible. Rumus batas bawah iterasi Tunjangan Pajak menghasilkan taksiran Rp3.333.333.

Beban Gaji Pegawai                                 Rp30.000.000
Tunjangan PPh 21                                    Rp3.333.333
    Kas / Bank                                                     Rp30.000.000
    Utang PPh 21                                                    Rp3.333.333

Dampak Fiskal: Seluruh beban gaji dan tunjangan kini 100% Deductible. Tidak ada Koreksi Positif. PPh Badan aman.

6. Modul Praktikum Lanjutan (Integrasi Transaksi Spesifik)

Pembahasan di bawah ini merupakan ekspansi skenario mendalam yang sering muncul dalam open-book exam Akuntansi Perpajakan, mencakup kompleksitas Jamsostek, Jurnal Dua Sisi PPN-PPh, Pemanfaatan Jasa Luar Negeri, serta Clearing PPh Badan.

6.1. Angsuran Pajak Berjalan (PPh Pasal 25)

Pelunasan PPh di tahun berjalan di luar potong-pungut pihak ketiga dilakukan mandiri oleh entitas melalui setoran PPh Pasal 25 tiap bulan. Saldo ini adalah aset Piutang Pajak (Prepaid Tax).

Skenario: Tanggal 10 Mei 2025, PT Mandiri menyetor PPh Ps. 25 masa April sebesar Rp12.000.000.

Pajak Dibayar di Muka - PPh Pasal 25               Rp12.000.000
    Kas/Bank                                                       Rp12.000.000

6.2. Kompleksitas PPh 21 dengan Jamsostek & Dana Pensiun

Beban asuransi dan jaminan hari tua memiliki aturan perlakuan ganda: iuran yang ditanggung pemberi kerja menambah Penghasilan Bruto Karyawan (diakui sebagai beban tunjangan), sedangkan iuran yang dipotong dari gaji karyawan berfungsi sebagai pengurang di SPT Tahunan 1721-A1 namun di jurnal sebagai utang titipan.

Skenario (PT Oke Jaya):

Gaji Pokok: Rp200.000.000
Tunjangan Transport & Makan: Rp40.000.000
Asuransi ditanggung perusahaan (Premi Astek/JKK/JKM): Rp1.080.000 (Dibiayakan perusahaan, tapi jadi penambah PPh 21 karyawan)
Dana Pensiun/JHT ditanggung perusahaan: Rp7.380.000 (Dibiayakan perusahaan, TAPI BUKAN penambah PPh 21 karyawan di bulan tersebut)
Potongan iuran JHT & Pensiun (tanggungan pegawai): Rp6.500.000 (Mengurangi Take Home Pay karyawan)
Potongan PPh 21: Rp6.275.000

Opsi 1: PPh 21 Dipotong dari Gaji Karyawan (Metode Gross) Karyawan menerima gaji bersih dikurangi potongan iuran mandiri dan potongan pajak.

Beban Gaji                                        Rp240.000.000
Beban Premi Asuransi Ketenagakerjaan (Astek)        Rp1.080.000
Beban THT & Pensiun Perusahaan                      Rp7.380.000
    Hutang Astek                                                    Rp1.080.000
    Hutang Iuran Pensiun / THT (Co. + Emp. Portion)                Rp13.880.000
    Hutang PPh Pasal 21                                             Rp6.275.000
    Kas/Bank (Take Home Pay)                                      Rp227.225.000

Catatan: Hutang Iuran Pensiun/THT membengkak jadi Rp13.880.000 karena merupakan gabungan dari porsi yang ditanggung perusahaan (Rp7.380.000) dan porsi yang disita dari gaji karyawan (Rp6.500.000).

Opsi 2: PPh 21 Ditanggung Perusahaan (Metode Net - Non Deductible) Kas/Bank karyawan naik karena tidak dipotong PPh.

Beban Gaji                                        Rp240.000.000
Beban Premi Asuransi Ketenagakerjaan (Astek)        Rp1.080.000
Beban THT & Pensiun Perusahaan                      Rp7.380.000
Beban PPh Ditanggung (Non-Deductible)               Rp6.275.000
    Hutang Astek                                                    Rp1.080.000
    Hutang Iuran Pensiun / THT                                     Rp13.880.000
    Hutang PPh Pasal 21                                             Rp6.275.000
    Kas/Bank (Take Home Pay = Tanpa Potongan PPh)                 Rp233.500.000

Opsi 3: PPh 21 Diberikan sebagai Tunjangan Pajak (Metode Gross-Up - Deductible)

Beban Gaji (Bruto + Tunjangan Pajak Rp6.275k)     Rp246.275.000
Beban Premi Asuransi Ketenagakerjaan (Astek)        Rp1.080.000
Beban THT & Pensiun Perusahaan                      Rp7.380.000
    Hutang Astek                                                    Rp1.080.000
    Hutang Iuran Pensiun / THT                                     Rp13.880.000
    Hutang PPh Pasal 21                                             Rp6.275.000
    Kas/Bank (Take Home Pay = Tanpa Potongan PPh)                 Rp233.500.000

6.3. Impor Barang (PPh Pasal 22)

Sesuai UU HPP Pasal 22 jo. PMK 41/2023, dasar pengenaan pajak (DPP) untuk impor dihitung berdasarkan Nilai Impor (CIF + Bea Masuk).

Skenario (PT Amanah - memiliki API): Mengimpor bahan baku.

Nilai CIF (Cost, Insurance, Freight) = US$10,000.
Bea Masuk = US$250.
PPN dibebaskan (0). PPh Pasal 22 (API) = 2,5%.
Kurs Tengah BI = Rp9.500. Kurs KMK (Pajak) = Rp9.300.

Kalkulasi (Rule of Thumb: Semua hitungan perpajakan WAJIB menggunakan Kurs KMK):

CIF (Cost) = US$10,000 x Rp9.500 (Kurs Buku/BI) = Rp95.000.000 (Acuan Hutang)
Bea Masuk = US$250 x Rp9.300 (Kurs Pajak) = Rp2.325.000
Nilai Persediaan Total = CIF + Bea Masuk = Rp97.325.000
DPP PPh 22 (Nilai Impor Pajak) = (US $10, 000 + U S$ 250) x Rp9.300 = Rp95.325.000
PPh Pasal 22 Terutang = 2,5% x Rp95.325.000 = Rp2.383.125

Jurnal Pencatatan (PT Amanah):

Persediaan Bahan Baku                              Rp97.325.000
Pajak Dibayar di Muka - PPh Pasal 22                Rp2.383.125
    Hutang Impor (Akun Vendor - Kurs BI)                           Rp95.000.000
    Kas/Bank (Setoran BM + PPh ke Kas Negara)                       Rp4.708.125

6.4. Jasa Dalam Negeri Berdampingan PPN (PPh Pasal 23)

Interaksi antara PPN Masukan/Keluaran dan PPh Potput adalah bread and butter akuntansi perpajakan.

Skenario: PT Delima (PKP) membayar jasa reparasi mesin ke PT Apel Teknik (PKP) sebesar Rp10.000.000 (di luar PPN 11%). PT Delima memotong PPh 23 (2%) dan dibebankan PPN Keluaran Apel (11%).

Jurnal Pihak Pembayar / Pemotong (PT Delima):

Beban Perbaikan / Reparasi                         Rp10.000.000
PPN Masukan (11%)                                   Rp1.100.000
    Hutang PPh Pasal 23 (2% - Disetor ke Negara)                       Rp200.000
    Kas/Bank (Disetor ke Vendor)                                     Rp10.900.000

Jurnal Pihak Penerima / Dipotong (PT Apel Teknik):

Kas/Bank (Diterima dari Klien)                     Rp10.900.000
Pajak Dibayar di Muka - PPh Pasal 23 (2%)             Rp200.000
    Pendapatan Jasa                                                Rp10.000.000
    PPN Keluaran (11%)                                              Rp1.100.000

6.5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 26)

Merujuk pada PP 44 Tahun 2022 Pasal 23 (sebelumnya PMK 40/2010), impor / pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean (BVI, Singapura, dll) terutang dua instrumen sekaligus: PPh Pasal 26 (20% atau tarif P3B/Tax Treaty) yang wajib dipotong, dan PPN JLN (11% UU HPP) yang wajib disetor sendiri (Self-Assessed) oleh pengguna jasa via SSP (Surat Setoran Pajak) untuk kelak dijadikan PPN Masukan.

Skenario (PT Glodok): Membayar jasa IT dari Comp Inc (British Virgin Island / Non-Treaty Partner) senilai US$50,000. Kurs Pajak: Rp16.000. Kurs BI: Rp16.200.

Kalkulasi Dasar:

Beban Jasa (Kurs BI) = US$50,000 x Rp16.200 = Rp810.000.000
PPh Pasal 26 (20% x Kurs Pajak) = 20% x US$50,000 x Rp16.000 = Rp160.000.000
PPN JLN (11% x Kurs Pajak) = 11% x US$50,000 x Rp16.000 = Rp88.000.000

Jurnal Transaksi (Asumsi PPh 26 Ditanggung Vendor / Gross):

Beban Jasa                                        Rp810.000.000
PPN Masukan (JLN via SSP)                          Rp88.000.000
    Hutang Usaha (Vendor BVI - Rp810jt dikurangi PPh)              Rp650.000.000
    Hutang PPh Pasal 26                                            Rp160.000.000
    Hutang PPN Jasa Luar Negeri (Disetor sendiri)                   Rp88.000.000

Insight Strategis: British Virgin Island dikenal sebagai negara Tax Haven dan tidak memiliki Tax Treaty (P3B) dengan Indonesia, sehingga tarif perlindungan P3B tidak berlaku, dan tarif punitif 20% dihantamkan secara penuh. Jika vendor menolak dipotong (minta US$50k utuh), PT Glodok harus melakukan Gross-Up, atau menelan beban Pajak Non-Deductible secara fiskal.

6.6. Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 24)

Sesuai UU PPh Pasal 24, pajak yang dipungut oleh otoritas negara asing atas penghasilan di luar negeri dapat dikreditkan (maksimal sebesar proporsi PPh terutang domestik) untuk menghindari pajak berganda.

Jurnal Pencatatan (Saat Dipotong Negara Asing vs Akhir Tahun):

(Saat dipotong di Luar Negeri / Januari)
Pajak Penghasilan Luar Negeri di Muka               Rp25.000.000
    Kas/Bank (Luar Negeri)                                          Rp25.000.000
 
(Pada akhir tahun / 31 Desember - Reklasifikasi Total)
Beban Pajak Penghasilan Luar Negeri                Rp450.000.000
    Pajak Penghasilan Luar Negeri di Muka                          Rp300.000.000
    Utang Pajak Penghasilan Luar Negeri                            Rp150.000.000
 
(Pengakuan PPh Pasal 24 sebagai Kredit Pajak)
Pajak Dibayar di Muka - PPh Pasal 24               Rp375.000.000
    Beban Pajak Penghasilan Luar Negeri                            Rp375.000.000

(Catatan: Angka di atas merupakan murni contoh besaran maksimum pengkreditan menurut batas KPLN).

6.7. Rekonsiliasi Akhir Tahun (Koreksi PPh Pasal 29)

Pada malam tanggal 31 Desember (atau tanggal tutup buku), seluruh aset Prepaid Tax (Pajak Dibayar di Muka) yang dikumpulkan selama setahun penuh dari klien dan setoran sendiri harus dihancurkan/dikosongkan (cleared) dengan cara dikreditkan untuk melawan taksiran Beban PPh Kini (Current Tax Expense). Sisa selisih kurangnya akan bermuara menjadi Utang PPh Pasal 29 yang harus disetor sebelum SPT Tahunan dilaporkan (Batas waktu 30 April tahun berikutnya).

Skenario Clearing (31 Desember 2024):

Beban PPh Kini (Dari Laba Fiskal x 22%) = Rp2.500.000.000
Kumpulan Prepaid PPh 22 = Rp170.000.000
Kumpulan Prepaid PPh 23 = Rp310.000.000
Kumpulan Prepaid PPh 24 = Rp375.000.000
Kumpulan Prepaid PPh 25 (Setoran Bulanan) = Rp1.600.000.000

Jurnal Sapu Bersih (31 Desember 2024):

Beban PPh Kini (Current Tax Expense)            Rp2.500.000.000
    Pajak Dibayar di Muka - PPh Pasal 22                           Rp170.000.000
    Pajak Dibayar di Muka - PPh Pasal 23                           Rp310.000.000
    Pajak Dibayar di Muka - PPh Pasal 24                           Rp375.000.000
    Pajak Dibayar di Muka - PPh Pasal 25                         Rp1.600.000.000
    Utang PPh Pasal 29 (Selisih Kurang Bayar)                       Rp45.000.000

Jurnal Pelunasan PPh 29 (Saat Disetor ke Bank Persepsi / 15 April 2025):

Utang PPh Pasal 29                                 Rp45.000.000
    Kas/Bank                                                        Rp45.000.000

7. Dasar Hukum

Dasar Hukum

Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) s.t.d.t.d. UU HPP Pasal 21, 22, 23/26, 24, 25, 29, dan Pasal 4 ayat (2).

PMK 168/2023 (Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh 21 dan Jamsostek melalui sistem Tarif Efektif Rata-Rata / TER).

PP 55/2022 mengatur kepastian pembebasan pemotongan atas Dividen pemegang saham.

PP 44/2022 (Pengganti PMK 40/2010) terkait Pemungutan PPN dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean.

PMK 41/2023 mengatur tata cara pemungutan PPh Pasal 22 Impor yang mengikat nilai CIF dan Bea Masuk.

description	Analisis penjurnalan dua sisi PPh Withholding (Prepaid Tax vs Tax Payable) diperkaya taktik Gross-Up penanggungan pajak karyawan pada era TER dan modul transaksi spesifik (Impor, Jasa LN).
tags	akuntansi-perpajakan, penjurnalan, pph-potput, ter, gross-up, pph22, pph26, pph29
aliases	Withholding Tax, Jurnal PPh 23, Jurnal PPh 21, Pajak Dibayar di Muka, Potput PPh, Gross Up PPh 21, PPh 25, PPh 29

Garden of Taxation

Explorer

Jurnal PPh Potong Pungut & PPh Akhir Tahun