Garden of Taxation

Jurnal Akuntansi PPN dan PPnBM

Properties3
descriptionPanduan penyiapan ayat jurnal Pajak Masukan, Keluaran, PPnBM Impor, Valas, Transaksi Campuran, hingga lompatan digitalisasi e-Faktur Coretax.
tagsakuntansi-perpajakan, penjurnalan, ppn, coretax, ddtc-insight, ppnbm
aliasesJurnal PPN, Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukan, Pajak Keluaran, Coretax, PPnBM

10 min read

Jurnal Akuntansi PPN dan PPnBM

Sistem Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia bekerja dengan mekanisme kredit silang (Credit Method) melalui sepasang sayap penerbitan bukti pungut bernama Faktur Pajak. Dalam sistem ini, Pengusaha Kena Pajak (PKP) ibarat pengepul uang negara: ia dititipkan uang rakyat lewat Pajak Keluaran atas jualannya, dan ia berhak menagih kembali uang yang ia tebus ke suplaiyer lewat Pajak Masukan.

1. Objek, Mekanisme, dan Saat Terutang PPN

A. Objek PPN (Jangkauan Daerah Pabean)

Berdasarkan tata ruang undang-undang, lalu lintas objek PPN dipusatkan ke dalam dan ke luar kotak Daerah Pabean Indonesia.

  • Aktivitas di Dalam: Penyerahan BKP (Ps 4(1)a), Penyerahan JKP (Ps 4(1)c), Membangun Sendiri / KMS (Ps 16C), dan Penyerahan Aktiva tujuan semula tak dijual (Ps 16D).
  • Arus Masuk (Impor/Pemanfaatan): Impor BKP (Ps 4(1)b), Pemanfaatan BKP Tak Berwujud dari luar negeri (Ps 4(1)d), dan Pemanfaatan JKP dari luar negeri (Ps 4(1)e).
  • Arus Keluar (Ekspor): Ekspor BKP Berwujud (Ps 4(1)f), BKP Tak Berwujud (Ps 4(1)g), dan Ekspor JKP (Ps 4(1)h).

B. Mekanisme Rantai Pasok (Nilai Tambah)

Pemungutan PPN mengalir secara berantai dari Suplaiyer Produsen Distributor Retailer Konsumen Akhir. Pada setiap mata rantai, PKP hanya menyetorkan (Kurang Bayar PPN) selisih antara Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan. Pada akhirnya, beban absolut 100% PPN dipikul utuh oleh Konsumen Akhir.

C. Saat Terutang PPN & Kewajiban Faktur

Berdasarkan Pasal 11 UU PPN jo. PP terbaru, titik point-of-no-return terutangnya pajak terjadi pada mana yang lebih dulu di antara:

  1. Saat penyerahan fisik barang/jasa.
  2. Saat penerimaan pembayaran tunai/uang muka (jika pembayaran terjadi sebelum barang dikirim).
  3. Saat penerimaan pembayaran termin (pada pengerjaan proyek). Karena itu, PKP wajib segera menerbitkan Faktur Pajak detik itu juga.

2. Perlakuan menurut PSAK (Komersial)

Menurut standar akuntansi komersial, saldo PPN mutlak dikualifikasikan sebagai uang titipan atau panjar utang yang tidak mencampuri porsi Pendapatan Penjualan maupun Harga Pokok Penjualan (Cost of Goods Sold).

  • Pajak Keluaran (Saat Menjual BKP/JKP): Seluruh tambahan tagihan PPN kepada pembeli adalah utang yang wajib disetorkan ke kas negara (Akun Liabilitas Lancar: VAT Out / Utang PPN).
  • Pajak Masukan (Saat Membeli BKP/JKP): Seluruh PPN yang ditumpahkan kepada pemasok diakui sebagai piutang ganti rugi silang yang siap dinegasikan melawan VAT Out di penghujung bulan (Akun Aset Lancar: VAT In / PPN Dibayar di Muka).

3. Perlakuan menurut Ketentuan Pajak (Fiskal & Digitalisasi Coretax)

Implementasi e-Faktur mutakhir yang terintegrasi di dalam sistem Coretax memodifikasi tata laksana pencatatan PPN menjadi jauh lebih ketat (sistem Prepopulated):

  1. Rezim Prepopulated Faktur Masukan: Pada era Coretax, faktur masukan yang dibuat oleh rekanan otomatis ‘menyeruduk’ masuk ke dashboard WP Pembeli. Agar Pajak Masukan (Aset) sah, PKP Pembeli wajib mengklik afirmasi persetujuan. Bila kedaluwarsa, ia hangus dan menjadi Biaya Laba Rugi.
  2. Faktur Cacat / Non-Creditable: Jika pajak ditebus untuk pembelian aset nihil kontribusi bisnis (kendaraan direksi, dll), Pasal 9 UU PPN melarang pengkreditan. Akuntansi fiskal membebankan nilai PPN cacat ini ke dalam Harga Perolehan Aset (Kapitalisasi) atau Laba Rugi operasional.

4. Ayat Jurnal Transaksi Spesifik PPN

(Catatan: Simulasi di bawah menggunakan tarif PPN 11% kecuali dinyatakan spesifik 10% untuk contoh valas historis)

A. Penjualan & Pembelian Kas (Dengan Potongan Tunai & Bonus)

Skenario Beli (14 Januari): PT XYZ membeli 10.000 kg bahan kimia @Rp20.000 secara tunai, dipotong discount tunai 10%.

  • Harga Beli = Rp200.000.000. Discount 10% = Rp20.000.000. DPP = Rp180.000.000.
Persediaan Bahan                                 Rp180.000.000
Pajak Masukan (VAT In)                            Rp19.800.000
    Kas / Bank                                                   Rp199.800.000

Skenario Jual (22 Januari): Menjual tunai 950 kg @Rp24.000 (diskon 5%) dan membagikan bonus promosi cuma-cuma 50 kg (HPP @Rp18.000).

  • DPP Jual = 950 kg x Rp24.000 - 5% = Rp21.660.000 (PPN: Rp2.382.600)
  • DPP Bonus (HPP) = 50 kg x Rp18.000 = Rp900.000 (PPN: Rp99.000)
Kas / Bank                                        Rp23.916.000
Harga Pokok Penjualan                             Rp17.100.000
Beban Promosi (Bonus)                                Rp900.000
    Pendapatan Penjualan                                          Rp21.660.000
    Pajak Keluaran (2.382.600 + 99.000)                            Rp2.481.600
    Persediaan Bahan                                              Rp18.000.000

B. Penjualan Kredit

Skenario: Menjual 2.000 kg @Rp24.000 (HPP @Rp18.000). Total DPP Rp48.000.000, PPN Rp5.280.000.

Piutang Usaha                                     Rp53.280.000
Harga Pokok Penjualan                             Rp36.000.000
    Pendapatan Penjualan                                          Rp48.000.000
    Pajak Keluaran                                                 Rp5.280.000
    Persediaan Bahan                                              Rp36.000.000

C. Penjualan dengan Uang Muka (DP)

Skenario: Transaksi Rp48.000.000 + PPN Rp5.280.000. Tanggal 25 April diterima DP Tunai kotor Rp11.100.000 (Di dalamnya ada PPN 11% = Rp1.100.000, DPP DP = Rp10.000.000). Tanggal 30 April barang dikirim. Jurnal Penjual (PT XYZ) saat menerima DP 25 April:

Kas / Bank                                        Rp11.100.000
    Uang Muka Penjualan                                           Rp10.000.000
    Pajak Keluaran                                                 Rp1.100.000

Jurnal Penjual saat Pengiriman Barang (Tarik FP Sisa):

Piutang Usaha (Sisa tagihan kas)                  Rp42.180.000
Uang Muka Penjualan (Hapus saldo DP)              Rp10.000.000
Harga Pokok Penjualan                             Rp36.000.000
    Pendapatan Penjualan (Total)                                  Rp48.000.000
    Pajak Keluaran (Sisa 38.000.000 x 11%)                         Rp4.180.000
    Persediaan Bahan                                              Rp36.000.000

(Bagi pihak pembeli PT DEF, penjurnalan dilakukan dengan pola simetris; mengubah Uang Muka Penjualan menjadi Uang Muka Pembelian, dan Pajak Keluaran menjadi Pajak Masukan).

D. Pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean (Beda Kurs)

Skenario: PT Glodok mengimpor perbaikan IT dari Comp Inc (Australia) senilai USD 50,000. Aturan mewajibkan importir menyetor sendiri (SSP/Billing) PPN Pemanfaatan JLN dan menahan (potong) PPh Pasal 26. (Asumsi historis tarif: Kurs KMK Rp9.000, Kurs Tengah BI Rp9.200, Tarif PPN 10%, Tarif PPh 26 20%)

  • DPP Pajak (Kurs KMK) = USD 50,000 x 9.000 = Rp450.000.000
  • PPN 10% = Rp45.000.000 | PPh 26 (20%) = Rp90.000.000
  • Biaya Komersial (Kurs BI) = USD 50,000 x 9.200 = Rp460.000.000
  • Sisa Kas Keluar / Utang Australia = USD 40,000 x 9.200 = Rp368.000.000 (Asumsi statis untuk keringkasn).
Beban Perbaikan IT (Komersial)                   Rp460.000.000
Pajak Masukan (PPN JLN)                           Rp45.000.000
    Utang Usaha (Ke Comp Inc USD40k x 9.200)                     Rp368.000.000
    Utang PPh Pasal 26 (Potput USD10k x 9.000)                    Rp90.000.000
    Utang Pajak - PPN JLN (Selisih)                               Rp47.000.000

E. Nota Retur Transaksi

Skenario: Klien meretur barang cacat senilai Rp3.600.000 (HPP). Nilai jual retur Rp4.800.000 (DPP) + PPN Rp528.000.

Retur Penjualan                                    Rp4.800.000
Pajak Keluaran (Menganulir liabilitas)               Rp528.000
Persediaan Bahan                                   Rp3.600.000
    Piutang Usaha / Kas                                            Rp5.328.000
    Harga Pokok Penjualan                                          Rp3.600.000

F. PM Tidak Dapat Dikreditkan (Non-Creditable)

Skenario: Membeli mobil sedan direksi (Pasal 9 UU PPN melarang kredit). Harga Rp200 Juta, PPN Rp22 Juta, Biaya Balik Nama Rp40 Juta.

Aset Tetap - Kendaraan Sedan                     Rp262.000.000
    Kas / Bank                                                   Rp262.000.000

Catatan: Nilai PPN langsung terkubur (dikapitalisasi) menambah porsi Harga Perolehan Aset Tetap, tidak bisa menjadi Aset Pajak Masukan (VAT In).

G. Pemakaian Sendiri & Pemberian Cuma-cuma

Skenario (Buku Teks Lama): PT Top Gun (Pabrik Oli) menggunakan oli produksinya sendiri untuk mesin pabriknya senilai HPP Rp10.000.000.

Beban Overhead Pabrik - Oli                       Rp10.000.000
    Persediaan Barang Jadi                                        Rp10.000.000
(TIDAK DIBUATKAN FAKTUR PAJAK / TIDAK DIPUNGUT)

Di sisi lain, oli senilai HPP Rp5.000.000 dipakai untuk sedan dinas direksi (Konsumtif):

Biaya Kendaraan - Oli                              Rp5.550.000
    Persediaan Barang Jadi                                         Rp5.000.000
    Pajak Keluaran (11% x HPP)                                       Rp550.000
(DIBUATKAN FAKTUR KELUARAN)

WARNING

UPDATE REGULASI (Krisis Dasar Hukum Pemakaian Sendiri) Skenario “Oli untuk Mesin Pabrik” (Tujuan Produktif) di atas tidak terutang PPN didasari oleh logika Pasal 5 PP 1 Tahun 2012. Namun, di dunia nyata per 2022, payung hukum turunan UU HPP yakni PP 44 Tahun 2022 (Pasal 6) telah MENGHAPUS MUTLAK pengecualian “tujuan produktif” tersebut. Saat ini, seluruh pemakaian sendiri, baik untuk pabrik maupun pribadi, ditetapkan sah terutang PPN. Pemerintah memberikan relaksasi berupa DPP Nilai Tertentu (Rp 0 atau formulasi lain) untuk menambal kebingungan sistem ini di Coretax, namun secara landasan hukum: ia tak lagi dibebaskan! Mohon waspadai skenario ini saat menjawab studi kasus ujian versus realitas industri.

5. Mekanisme Akuntansi PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)

Karakteristik Mutlak PPnBM:

  1. Merupakan pungutan tambahan mendampingi PPN.
  2. Dikenakan hanya 1 (satu) kali pada garis awal komando: Saat Impor atau Saat Pabrikan mencetak/menjual pertama kali.
  3. PPnBM TIDAK DAPAT DIKREDITKAN (Tidak ada istilah PPnBM Masukan vs PPnBM Keluaran). Pajak ini akan terus ditumpuk ke dalam Harga Pokok (Cost) ke pembeli rantai berikutnya.

A. Kasus 1: Impor BKP Mewah

PT Permata mengimpor mesin mewah. CIF (Cost, Insurance, Freight) = USD 30,000. Kurs KMK = Rp9.400. Bea Masuk 2,5%. PPnBM 20%. PPN Impor 10% (historis). PPh Pasal 22 (2,5%). (Kurs Pembukuan BI = Rp9.500).

Langkah Perhitungan Nilai (Kurs KMK):

  1. Nilai CIF = USD 30,000 x 9.400 = Rp282.000.000
  2. Bea Masuk (2,5%) = Rp7.050.000
  3. DPP Dasar Impor = Rp289.050.000
  4. PPnBM 20% = Rp57.810.000
  5. PPN 10% = Rp28.905.000
  6. PPh Pasal 22 (2,5%) = Rp7.226.250

Jurnal Entitas Impor PT Permata (Berbasis Kurs Pembukuan BI):

Persediaan (CIF Kurs BI + BM + PPnBM)            Rp349.860.000
Pajak Masukan (PPN Impor)                         Rp28.905.000
Uang Muka PPh Pasal 22 (Piutang)                   Rp7.226.250
    Kas / Bank (Total Setoran PPN+PPnBM+PPh+BM)                   Rp100.991.250
    Utang Usaha Valas (CIF Kurs BI USD 30,000 x 9.500)            Rp285.000.000

Catatan: Lihat bagaimana besarnya nilai PPnBM (Rp57.810.000) tidak masuk ke aset pajak, melainkan membusung masuk menyatu ke dalam saldo Aset Persediaan (CIF BI 285 Jt + BM 7 Jt + PPnBM 57,8 Jt = 349,86 Jt).

B. Kasus 2: Penyerahan Rantai Pasok BKP Mewah

PT Permata (Pabrikan) merakit BKP Mewah dan menjualnya ke PT Berlian (Dealer) dengan DPP Rp150.000.000. Tarif PPnBM 20%, PPN 10% (historis). Jurnal PT Permata (Pabrikan / Sang Pemungut):

Piutang Usaha                                    Rp195.000.000
    Pendapatan Penjualan                                         Rp150.000.000
    Pajak Keluaran (10%)                                          Rp15.000.000
    Utang PPnBM (20% x 150 Juta)                                  Rp30.000.000

Jurnal PT Berlian (Dealer / Tangan Kedua):

Persediaan BKP Mewah (150 Jt + PPnBM 30 Jt)      Rp180.000.000
Pajak Masukan (PPN)                               Rp15.000.000
    Utang Usaha                                                  Rp195.000.000

Catatan: Ketika PT Berlian menjual ke Konsumen Akhir esok harinya, ia tidak lagi menagih Utang PPnBM! Rantai PPnBM terputus mati di Pabrikan.

6. Pengkreditan Pajak Masukan Campuran (Pasal 9 ayat 6)

Pemerintah mengatur khusus (PMK-78/2010 jo. PMK-135/2014) perusahaan (contoh: Developer) yang omzetnya terdiri dari “Barang Terutang PPN” dan “Barang Tidak Terutang/Dibebaskan PPN”. Jika mereka membeli Biaya Bersama / Truk Bersama, Pajak Masukannya tak bisa dikreditkan 100%.

Rumus PM yang TIDAK BISA Dikreditkan (Mati):

  1. Bukan Barang Modal (Biaya Bersama): (Omzet Bebas PPN / Total Omzet) x PM
  2. Barang Modal (Aset Tetap > 1 thn): (Omzet Bebas PPN / Total Omzet) x (PM / Masa Manfaat) (Truk/Mesin = 4 Tahun, Bangunan = 10 Tahun).

Simulasi Penyesuaian Akhir Tahun (PT N): Tahun 2026, PT N (Penggali Pasir/Bebas PPN & Pembuat Paving Block/Kena PPN) mencetak Total Omzet Rp12 Miliar (Rp4 Miliar Pasir & Rp8 Miliar Paving). Di bulan Januari ia membeli Truk Bersama (PM: Rp25 Juta) dan menanggung Biaya Bersama Operasional (PM: Rp15 Juta). Di awal tahun, ia telah kalap mengkreditkan seluruh PM tersebut.

Hitungan PM Tidak Bisa Dikreditkan:

  • Truk (Brg Modal 4 thn): (4M / 12M) x (Rp25.000.000 / 4) = Rp2.083.333
  • Biaya Operasional: (4M / 12M) x Rp15.000.000 = Rp5.000.000
  • Total PM Mati = Rp7.083.333

Jurnal Penyesuaian/Koreksi di Akhir Tahun Buku:

Beban Pajak PPN (Atau Beban Lainnya)               Rp7.083.333
    Pajak Masukan (VAT In)                                         Rp7.083.333

Catatan: PKP memaksa mencabut kembali aset Pajak Masukan yang sudah terlanjur diklaimnya di awal tahun dengan menjatuhkannya menjadi Beban Laba Rugi biasa.

7. Penutupan Akhir Masa (Ekualisasi SPT Masa)

Pada penghujung kalender bulan berjalan (Masa Pajak), akuntan diwajibkan melakukan ritual jurnal penutup silang untuk membersihkan saldo buku bantu PPN dan memutuskan posisi Kurang Bayar (Pasal 29) atau Lebih Bayar Restitusi.

Bila Kurang Bayar (VAT Out dominan):

Pajak Keluaran (VAT Out)                           Rp120.000.000
    Pajak Masukan (VAT In)                                        Rp90.000.000
    Utang PPN Kurang Bayar / Kas Bank                             Rp30.000.000

Bila posisi terbalik Lebih Bayar (VAT In mendominasi), selisih tersebut dibiarkan bersaldo debit (Piutang Restitusi) atau digulirkan sebagai pelumas kompensasi tabungan pada SPT Masa bulan selanjutnya.

8. Dasar Hukum

Dasar Hukum

Graph View

Backlinks