PSAK 46 (Pajak Penghasilan)

Identitas Standar

• Nama & Kodifikasi: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46 (PSAK 46) tentang Pajak Penghasilan (mengadopsi standar internasional IAS 12 Income Taxes yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia / IAI).
• Fokus Substansi: Pedoman pengakuan, pengukuran, dan penyajian konsekuensi pajak saat ini (Pajak Kini) dan masa depan (Pajak Tangguhan) atas perbedaan nilai tercatat aset/liabilitas pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) komersial terhadap Dasar Pengenaan Pajak (Tax Base / Fiskal).

---

Struktur & Seluruh Ketentuan Standar (Komprehensif)

Standar paling vital yang menjembatani perbedaan antara perhitungan laba menurut komersial akuntansi (SAK) dengan Laba Kena Pajak menurut ketentuan Fiskal.

Ketentuan Paragraf Kunci

• Paragraf 12 - 14 (Pajak Kini / Current Tax):
  • PPh terutang (berdasarkan Laba Fiskal $\times$ Tarif UU PPh Pasal 17) diakui sebagai liabilitas pajak kini (Hutang Pajak PPh 29). Apabila jumlah yang dibayar (angsuran PPh 25/Potput) melebihi jumlah terutang, disajikan sebagai aset pajak kini (Lebih Bayar PPh 28A).
• Paragraf 15 - 23 (Liabilitas Pajak Tangguhan / DTL):
  • Timbul dari Beda Waktu Kena Pajak (Taxable Temporary Difference).
  • Contoh: Jika penyusutan aset menurut fiskal LEBIH CEPAT (lebih besar) daripada komersial, maka Nilai Buku Fiskal $<$ Nilai Buku Komersial. Entitas “menunda” pembayaran pajak (kurang bayar di masa depan), sehingga wajib mengakui Liabilitas Pajak Tangguhan (DTL).
• Paragraf 24 - 31 (Aset Pajak Tangguhan / DTA):
  • Timbul dari Beda Waktu Dapat Dikurangkan (Deductible Temporary Difference).
  • Contoh: Jika ada beban provisi/CKPN (PSAK 71) yang sudah dibebankan komersial, tapi DILARANG/BELUM diakui oleh fiskal. Entitas membayar pajak lebih besar sekarang (bayar dimuka), sehingga mencatat Aset Pajak Tangguhan (DTA).
• Paragraf 34 - 36 (DTA atas Kompensasi Kerugian Fiskal):
  • Kerugian fiskal yang belum dikompensasi BISA diakui sebagai Aset Pajak Tangguhan, asalkan besar kemungkinan (probable test) perusahaan akan punya laba fiskal di 5 tahun mendatang untuk menyerap kompensasi kerugian tersebut sesuai UU PPh Pasal 6 ayat (2).
• Paragraf 46 - 52 (Pengukuran dengan Tarif Berlaku):
  • DTL dan DTA diukur menggunakan tarif pajak yang Diharapkan Akan Berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan (umumnya Tarif PPh Badan terbaru 22% / Diskon UMKM).
• Paragraf 71 - 78 (Penyajian dan Catatan Laporan Keuangan):
  • Aset/Liabilitas Pajak Tangguhan harus disajikan terpisah dan masuk klasifikasi Tidak Lancar (Non-Current).
  • Wajib melampirkan Rekonsiliasi Tarif Efektif di CaLK (menjelaskan hubungan numerik antara beban pajak dengan laba komersial pra-pajak, merinci komponen Beda Tetap/Permanent Differences).

Dasar Hukum

• Standar Akuntansi Keuangan - PSAK 46 (Pajak Penghasilan) Paragraf 12, Paragraf 15, Paragraf 24, Paragraf 34, dan Paragraf 71 (Adopsi IAS 12).
• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) Pasal 6 ayat (2) mengenai kompensasi kerugian fiskal dan Pasal 11 jo. PMK 72/2023 tentang penyusutan fiskal.
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. UU HPP Pasal 28 mengenai kewajiban pembukuan berprinsip taat asas.