Garden of Taxation

PP 23/2018 (PPh UMKM)

Properties3
descriptionPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
tagsperaturan, pp, pph
aliasesPP 23 2018, PP UMKM 0,5%, Pajak UMKM 2018

2 min read

Identitas Regulasi

  • Nomor Resmi: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
  • Status Transisi: Diperbarui dan diintegrasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, namun tetap sering dikutip dalam literatur studi kasus perpajakan dan ujian akuntansi fiskal terdahulu.
  • Fokus Substansi: Pengaturan pemotongan dan penyetoran tarif PPh Bersifat Final bagi pelaku usaha UMKM sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto bulanan.

Struktur & Seluruh Ketentuan Pasal (Komprehensif)

Meskipun secara mendasar isinya telah dimasukkan ke dalam PP 55/2022, pengaturan historisnya tetap penting.

Ketentuan Pasal-Pasal

  • Pasal 1: Ketentuan umum.
  • Pasal 2: Subjek PPh Final 0,5% adalah WP OP, Koperasi, CV, Firma, dan PT yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 Miliar. PPh terutang dihitung dari peredaran bruto setiap bulan.
  • Pasal 3: Pengecualian Subjek (WP OP pekerjaan bebas seperti akuntan, dokter, notaris dilarang menggunakan tarif ini; WP Badan yang mendapat fasilitas Tax Holiday; BUT; dan CV/Firma milik WP profesi bebas). Pengecualian Objek (Penghasilan jasa dari luar negeri, penghasilan potput lain).
  • Pasal 4: Cara menghitung peredaran bruto gabungan bagi suami-istri.
  • Pasal 5 (Batas Waktu Jangka Maksimal):
    • 7 Tahun Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
    • 4 Tahun Pajak untuk Koperasi, CV, Firma.
    • 3 Tahun Pajak untuk Perseroan Terbatas (PT).
    • (Peringatan: Aturan masa 7 tahun WP OP telah dicabut oleh PP 20/2026 yang membebaskan waktu OP selamanya, sementara PT/CV baru dilarang menggunakannya sejak awal berdiri).
  • Pasal 6: Pasca masa waktu habis, WP wajib menyelenggarakan pembukuan dan mematuhi tarif umum Pasal 17 / Pasal 31E UU PPh.
  • Pasal 7: Opsi untuk memilih dikenakan Ketentuan Umum PPh (meskipun omzet M) dengan menyampaikan pemberitahuan ke KPP (Surat Keterangan). WP tidak bisa kembali ke tarif 0,5% jika sudah memilih opsi umum ini.
  • Pasal 8 - 10: Tata cara pelunasan pajak dan pencabutan beleid terdahulu (PP 46/2013).

Dasar Hukum

  • Regulasi pendahulu yang kini digantikan secara komprehensif oleh rezim perpajakan terbaru di PP 55/2022 dan PP 20/2026.

Graph View