PP 20/2026 (Perubahan PPh UMKM)

Identitas Regulasi

• Nomor Resmi: Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.
• Tanggal Berlaku: 22 April 2026.
• Fokus Substansi: Perubahan strategis mengenai siapa saja yang berhak memanfaatkan fasilitas PPh Final UMKM 0,5% (penghapusan masa berlaku bagi OP, serta kewajiban pembukuan langsung bagi PT/CV baru).

---

Poin-Poin Kunci & Daftar Rujukan untuk UTS

1. Penghapusan Batas Waktu 7 Tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP):

• WP OP yang menjalankan kegiatan usaha dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% TANPA BATAS WAKTU, selama omzet $\le$ Rp 4,8 Miliar. Aturan sebelumnya yang membatasi maksimal 7 tahun telah dihapus.
• Namun, ini tidak berlaku untuk WP OP yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas (seperti pengacara, dokter, akuntan, notaris, konsultan, dan profesi content creator / influencer).

2. Kewajiban Pembukuan Bagi Entitas Badan Baru:

• Perseroan Terbatas (PT non-Perseroan Perorangan), CV, Firma, BUMDes, dan BUMDesma YANG BARU TERDAFTAR pasca 22 April 2026 DILARANG menggunakan fasilitas tarif 0,5%. Mereka diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dan menggunakan ketentuan tarif umum (diskon Pasal 31E) sejak awal berdiri.

3. Ketentuan Peralihan untuk Entitas Badan Lama:

• Bagi PT, CV, dan Firma yang sudah berdiri sebelum aturan ini berlaku, mereka masih diperbolehkan menggunakan tarif 0,5% sesuai sisa masa waktu (3 tahun untuk PT, 4 tahun untuk CV/Firma) berdasarkan ketentuan lama.

4. Ketentuan Khusus Perseroan Perorangan & Koperasi:

• Perseroan Perorangan masih diizinkan menggunakan 0,5% (tanpa batas waktu spesifik), namun omzetnya berpotensi digabung dengan omzet pemiliknya.
• Koperasi Baru diberikan masa berlaku pemanfaatan tarif 0,5% maksimal 4 Tahun Pajak.

5. Biaya Korupsi / Suap / Gratifikasi (Pasal 20A):

• PP ini menegaskan bahwa pengeluaran berupa suap, gratifikasi, atau yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi Bukan Merupakan Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto secara fiskal (Wajib Koreksi Positif).

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) Pasal 4 ayat (2).
• Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 Pasal 57, Pasal 59 (dihapus/diubah), serta ketentuan peralihannya, juncto PP 55/2022.