Akuntansi Jasa Konstruksi (PSAK 72 vs PP 9/2022)

Akuntansi Jasa Konstruksi (PSAK 72 vs Ketentuan Pajak)

Lanskap pengerjaan proyek jangka panjang (penggalian sipil, perakitan gedung, hingga Engineering Procurement and Construction/EPC) menyulut perdebatan sengit tentang kapan titik ideal sang kontraktor diperbolehkan mengakui cuannya ke buku besar. Konstruksi memakan durasi lintas tahun, sehingga memaksa komersial memakai jurus pengukuran tahapan persentase (Over Time), sementara pemajakan tetap konservatif menggunakan hantaman PPh Final di muara kas pembayaran termin.

1. Perlakuan menurut PSAK 72 (Komersial IFRS)

Buku teks pra-2020 mengandalkan nama PSAK 34 (Akuntansi Kontrak Konstruksi). Namun sejak konvergensi IFRS 15, perlakuan khusus konstruksi telah dimatikan dan disedot lebur ke dalam ekosistem universal PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. Bagi korporasi kontraktor, pendapatan wajib disebar pencatatannya sepanjang waktu pelaksanaan (Recognized Over Time). Opsi yang disediakan adalah:

1. Pendekatan Input (Cost-to-Cost): Manajemen menakar seberapa dalam uang dan bahan material yang telah dibakar hingga tutup buku tahun ini, lalu membandingkannya dengan total bujet, untuk mengklaim persentase penyelesaian pendapatan di jurnal komersial berjalan.
2. Pendekatan Output: Manajer proyek menghitung kemajuan fisik pengerjaan tiang pancang, survei lapangan, atau tonggak termin kerja sebagai legitimasi pengakuan omzet berjalan.

Dalam kacamata PSAK, tak peduli apakah pemesan proyek (Pemilik Proyek) belum melunasi uang mukanya atau macet bayar (delay billing), selagi persentase kerja kontraktor telah berjalan nyata di tanah sipil, omzet Laba Rugi sudah harus membubung tinggi di atas secarik kertas.

2. Perlakuan menurut Ketentuan Pajak (Fiskal PP 9/2022)

Otoritas pajak tidak mau ambil pusing meneliti perdebatan persentase penyelesaian fisik (Output) maupun penyerapan uang kuli material (Input) milik para akuntan. Mekanisme fiskal DJP murni menyederhanakannya melalui senjata pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) Final. Hukum pajak memerintahkan bahwa kewajiban pelunasan pajak Jasa Konstruksi diputus tuntas berdasar penerimaan tunai fisik (Cash Basis). PPh Final langsung dipotong detik itu juga oleh bendahara atau pihak klien saat pembayaran termin resmi ditransfer ke rekening kontraktor.

Pembaruan Rezim Sertifikasi Tarif (PP 9/2022)

Literatur usang (termasuk modul praktikum) umumnya menyuguhkan 5 skema klasifikasi tarif masa lalu (PP 51/2008 & PP 40/2009). Demi mengamankan kepastian hukum dan membina iklim Good Corporate Governance (GCG) industri konstruksi, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022, merombaknya dengan mendasarkan diferensiasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) hingga 7 lapisan tarif:

• 1,75%: Kontraktor Pelaksana berkualifikasi usaha Kecil (Fasilitas penurunan tarif dari sebelumnya 2%).
• 2,65%: Kontraktor Pelaksana menengah/besar bersertifikat (Turun dari 3%).
• 4%: Kontraktor Pelaksana yang beroperasi Tanpa SBU (Penalti tertinggi).
• 2,65%: Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas yang memiliki SKK/SBU bersertifikat (Turun dari 4%).
• 4%: Konsultan Perencana/Pengawas Tanpa Sertifikat (Turun drastis dari hukuman lama 6%).
• 2,65%: Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi (Design & Build / EPC) dengan sertifikat.
• 4%: Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi (Design & Build / EPC) tanpa sertifikat.

3. Analisis Benturan Rekonsiliasi Fiskal (Beda Tetap)

Kecenderungan PSAK 72 yang mempercepat pencatatan pendapatan Cost-to-Cost di satu sisi, berhadapan dengan sifat PPh Final (putus bayar) di sisi seberangnya, akan memaksa akuntan untuk mematikan dan mencoret keseluruhan siklus ekonomi perusahaan konstruksi dari SPT Badan Umum:

1. Koreksi Negatif Total Pendapatan: Seluruh Omzet (Peredaran Usaha) Jasa Konstruksi yang dibukukan berdasar persentase penyelesaian di Laba Rugi PSAK diwajibkan untuk dikoreksi negatif, yang membuangnya menjadi angka Nol Mutlak dari jangkauan PPh Badan Tarif Umum (Pasal 17).
2. Koreksi Positif Total Harga Pokok (Non-Deductible): Karena pendapatannya telah diberlakukan Final, maka semua pengorbanan keringat Cost of Revenue—mulai dari gaji mandor, pembelian batu bata, penyusutan belalai crane, bahan paku, hingga sewa alat berat—dijatuhi hukuman mutlak (Koreksi Positif/Dilarang membebani SPT Badan Umum).

Sebagai penutup derita pembukuan, potongan pajak 1,75% atau 2,65% yang dipotong paksa oleh pengguna jasa tersebut wajib direkam kontraktor murni sebagai Beban Pajak PPh Final, dan sama sekali diharamkan menyelinap sebagai aset piutang pajak (Prepaid Tax).

4. Simulasi Kasus Praktikum (Over Time vs Final Cash)

Skenario: PT Bangun Persada (memiliki SBU Menengah, Tarif Final 2,65%) memenangkan proyek senilai Rp10.000.000.000. Di tahun 2026, kemajuan fisik proyek mencapai 40% (Beban terpakai Rp3.000.000.000). Klien melakukan pencairan termin tunai pertama sebesar Rp2.000.000.000 (Gross).

Jurnal Komersial (PSAK 72 Over Time): Karena proyek mencapai 40%, PT Bangun Persada wajib mengakui omzet sebesar 40% dari Rp10 Miliar = Rp4.000.000.000, terlepas dari fakta bahwa klien baru membayar Rp2 Miliar.

• (D) Kas / Bank … Rp1.947.000.000 (Telah dipotong PPh Final 2,65% dari 2M)

• (D) Beban PPh Final (4 ayat 2) … Rp53.000.000

• (D) Tagihan Bruto belum ditagih (Unbilled Receivable) … Rp2.000.000.000

• (K) Pendapatan Jasa Konstruksi (40%) … Rp4.000.000.000

• (D) Harga Pokok Proyek (HPP) … Rp3.000.000.000

• (K) Kas / Persediaan Material … Rp3.000.000.000

Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal Akhir Tahun: Dalam SPT Tahunan Badan Umum (PPh Pasal 17):

1. Koreksi Negatif Total (Peredaran Usaha): (Rp4.000.000.000)
2. Koreksi Positif Total (HPP): Rp3.000.000.000 Hasil: Laba dari Jasa Konstruksi (Rp1 Miliar) ini dieliminasi total menjadi Nol pada SPT Badan, karena urusan pajaknya telah final (tuntas) saat dipotong Rp53.000.000 dari kas.

5. Dasar Hukum

Dasar Hukum

• PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (Menganulir PSAK 34 Konstruksi; Pengakuan terukur berdasar pengalihan kendali seiring waktu berjalan / Recognized Over Time).
• Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) s.t.d.t.d. UU HPP Pasal 4 ayat (2).
• Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 (Memperbarui tatanan dan klasifikasi pengelompokan 7 lapis struktur tarif progresif kepatuhan SBU Konstruksi).