Pengakuan Pendapatan, Rekonsiliasi Penghasilan, Objek vs Bukan Objek Pajak, PSAK 72, Konsinyasi PPN
15 min read
Konsep Penghasilan (Akuntansi vs Pajak)
Arus masuk manfaat ekonomi ke dalam pundi-pundi perusahaan menduduki posisi krusial bagi pelaporan laba komersial sekaligus penetapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Kendati akuntansi dan otoritas pajak sepakat bahwa pendapatan meningkatkan ekuitas neto, tata cara takarannya sangat berseberangan.
1. Filosofi Penghasilan: Akuntansi vs Pajak
Secara filosofis, definisi antara akuntansi murni dan ketentuan pajak memiliki perbedaan titik berat yang memicu Book-Tax Gap. Mengapa seorang praktisi pajak harus repot-repot memahami Standar Akuntansi Keuangan (SAK)?
Titik Tolak Laporan Keuangan: Laporan Keuangan Wajib Pajak (WP) murni dibuat berdasarkan pedoman PSAK. Oleh karena itu, mutlak diperlukan pemahaman bagaimana seharusnya laporan keuangan tersebut dirakit.
Kewajiban Pembukuan UU KUP: Kepatuhan WP terhadap SAK memang bukan domain utama DJP untuk mengawasi. Namun, Penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP secara eksplisit mensyaratkan agar pembukuan/laporan keuangan disusun sesuai dengan kelaziman (ketentuan umum SAK) yang berlaku di Indonesia, kecuali UU Pajak menentukan lain.
Potensi Pajak Hilang: Jika laporan keuangan yang disetorkan tidak patuh terhadap SAK, sangat dimungkinkan terdapat potensi pajak yang meluap atau hilang akibat salah pengakuan (misalnya pengakuan pendapatan yang ditunda secara ilegal).
A. Peta PSAK Penghasilan
Pemahaman komprehensif atas pendapatan mensyaratkan pemetaan standar akuntansi yang membawahinya. Arus masuk ini diatur secara terpisah berdasarkan substansinya:
Pendapatan Usaha:
PSAK 23 (Pendapatan), yang telah berkonvergensi ke PSAK 72 (Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan).
PSAK 34 (Kontrak Konstruksi - terintegrasi ke PSAK 72).
Pendapatan dari Operasi yang Dihentikan: Diatur dalam PSAK 58 (Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan).
Sewa: Diatur dalam PSAK 30 (Sewa), berkonvergensi ke PSAK 73 (Sewa).
Capital Gain: Diatur dalam PSAK 1 (Penyajian Laporan Keuangan) dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK).
B. Penghasilan menurut PSAK (Kerangka Konseptual)
Di ranah komersial, istilah “penghasilan” bukanlah satu entitas tunggal. Berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (Paragraf 4.29), arus masuk ini dipecah ke dalam taksonomi hierarkis:
Penghasilan (Income): Merupakan konsep payung utama. Didefinisikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan/penambahan aset, atau penurunan liabilitas, yang berujung pada kenaikan ekuitas (selain dari kontribusi penanaman modal/investor). Penghasilan (Income) menaungi dua elemen di bawahnya: Pendapatan dan Keuntungan.
Pendapatan (Revenue): Arus masuk yang murni timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa/rutin. Ini baru diakui jika terdapat kemungkinan besar ( probable ) manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas, dan dapat diukur secara andal. Wujudnya bermacam-macam: penjualan barang, imbalan jasa (fee), bunga, dividen, royalti, dan sewa.
Keuntungan (Gain): Merepresentasikan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan, namun tidak selalu timbul dari pelaksanaan aktivitas rutin entitas (misal: laba penjualan mesin pabrik tua, atau kenaikan nilai wajar aset).
Penghasilan vs Pendapatan: Jika divisualisasikan, Pendapatan adalah himpunan bagian dari Penghasilan. Seluruh Pendapatan sudah pasti Penghasilan, namun tidak semua Penghasilan bisa disebut Pendapatan (karena bisa jadi wujudnya adalah Keuntungan/Gain).
C. Penghasilan Komersial vs Fiskal
Hukum pajak memotong taksonomi rumit akuntansi di atas. Pasal 4 ayat (1) UU PPh mendefinisikan Penghasilan secara absolut dan berdaya jangkau luas (broad concept):
“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”
Artinya, apabila entitas komersial telah mengakui suatu transaksi sebagai Revenue maupun Gain menurut kacamata PSAK, maka secara otomatis arus kas tersebut menjadi Objek PPh (selama belum dikenakan tarif final atau dikecualikan). UU PPh tidak memedulikan apakah itu aktivitas rutin atau insidental. Sementara itu, untuk PPN, titik pengakuannya tidak terpaku pada perolehan kemampuan ekonomis semata, melainkan pada kaidah “Saat Terutang PPN”: mana yang terjadi lebih dahulu antara penyerahan barang/jasa atau penerimaan pembayaran uang.
D. Pengukuran Pendapatan (Komersial)
Bagaimana akuntansi mengukur angka mutlak dari pendapatan tersebut?
Nilai Wajar (Fair Value): Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau akan diterima. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset (atau mengalihkan liabilitas) dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.
Murni Hak Entitas: Nilai pendapatan wajib diakui di luar tagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak penjualan lainnya, dan bukan termasuk tagihan yang dipungut semata-mata atas nama prinsipal (pihak ketiga).
Contoh Kasus Pengukuran:
PT Sehat menjual barang kepada PT Semangat seharga Rp1.000.000. PT Sehat memberikan diskon 3% dan memungut PPN 10% (asumsi tarif lama untuk penyederhanaan).
Nilai Pendapatan Komersial: (100% - 3%) x Rp1.000.000 = Rp970.000.
Nilai PPN Keluaran: 10% x Rp970.000 = Rp97.000.
Jurnal pencatatan PT Sehat:
Piutang / Kas Rp1.067.000 Pendapatan Rp970.000 PPN Keluaran Rp97.000
Kesimpulan: Pada kasus linear ini, tidak terdapat perbedaan nilai pengakuan pendapatan antara komersial vs fiskal. Keduanya sepakat di angka Rp970.000. Saat terutang PPN-nya jatuh pada saat barang diserahkan atau uang dibayarkan, mana yang lebih dahulu.
2. Pengakuan Pendapatan (PSAK 72 vs Fiskal)
A. Akuntansi (PSAK 72: Control Transfer)
Melalui pembaruan PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, akuntansi merombak total paradigma pengakuan dari pendekatan Risk and Reward (sekadar perpindahan risiko) ala PSAK 23 menjadi prinsip Control Transfer (perpindahan kendali seutuhnya). Pendapatan wajib diakui melalui “Model 5 Langkah”:
Mengidentifikasi kontrak pelanggan.
Memilah kewajiban pelaksanaan (performance obligation) secara spesifik.
Menetapkan Harga Transaksi utuh.
Mengalokasikan proporsi harga kepada masing-masing kewajiban.
Mengakui pendapatan pada momen terakuisisinya pengendalian di tangan pelanggan.
Dalam rezim terdahulu (PSAK 23), penjualan murni diakui jika kelima kondisi ini dipenuhi:
Risiko dan manfaat kepemilikan beralih secara signifikan.
Entitas tidak lagi melakukan pengelolaan/pengendalian efektif atas barang.
Jumlah pendapatan dapat diukur andal.
Manfaat ekonomi mengalir ke entitas.
Biaya transaksi dapat diukur andal.
B. Pajak (UU PPh & UU PPN)
Pajak menolak pengakuan berbasis estimasi kendali (seperti menunda pendapatan karena ada hak retur).
PPh: Pendapatan diakui saat realisasi fisik dan tagihan sah diterbitkan.
PPN: Menganut prinsip Saat Terutang PPN. Pajak Pertambahan Nilai terutang pada momen: Penyerahan Barang/Jasa ATAU Penerimaan Pembayaran, mana yang terjadi lebih dahulu.
3. Bedah Kasus Transaksi Spesifik (Komersial vs PPh vs PPN)
Berbagai variasi transaksi bisnis melahirkan perlakuan yang kontras antara Komersial, PPh, dan PPN. Di bawah ini disajikan rangkuman matriks yang diikuti dengan pembedahan contoh kasus mendalam.
Jenis Transaksi
Perlakuan Akuntansi (PSAK)
Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh)
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Bill & Hold Sales
Diakui saat pembeli mendapat hak milik (kendali), dengan syarat ketat.
Sepakat dengan akuntansi jika realisasi penjualan sudah pasti secara hukum.
Terutang PPN saat uang dibayarkan atau ditagihkan, meskipun fisik barang belum beralih.
Konsinyasi
Diakui saat laku dijual oleh consignee ke konsumen akhir. Consignee hanya mengakui komisi.
Sepakat dengan akuntansi (omzet diakui saat terjual ke end user).
Terutang PPN saat terjual (Update UU Cipta Kerja), sebelumnya dipungut sejak penitipan awal.
PPN dipungut penuh 100% saat penyerahan. Retur wajib menggunakan Nota Retur.
Sale with Buy Back
Tidak diakui jika risiko/kendali belum beralih (hanya untuk jaminan utang).
Memandang sebagai penjualan nyata dan memicu PPh jika hak legal berpindah.
Terutang PPN atas penyerahan BKP, kecuali murni pembiayaan/leasing.
Lay Away Sales
Diakui saat dikirim (kecuali historis pelunasan cicilan terjamin >75%).
Menunggu realisasi pengiriman fisik.
PPN dipungut setiap pembayaran cicilan/termin yang diterima lebih dahulu.
Inspeksi/Instalasi
Diakui setelah instalasi/inspeksi selesai (kecuali sangat sederhana).
Mengikuti akuntansi (menunggu penyelesaian instalasi).
Terutang PPN pada saat instalasi selesai dilakukan.
Penjabaran & Contoh Kasus Transaksi
A. Bill & Hold Sales (Jual Tahan)
Pengiriman ditunda atas permintaan pembeli, tetapi pembeli memperoleh hak milik dan tagihan. Syarat pengakuan: (1) Kemungkinan besar pengiriman dilakukan, (2) Barang spesifik & siap di tangan penjual, (3) Pembeli menginstruksikan secara khusus penundaan, (4) Syarat pembayaran lazim.
Contoh:
PT Terang menjual peralatan dapur ke Restoran Benderang senilai Rp 1 Miliar. Dapur masih direnovasi, sehingga restoran meminta PT Terang menyimpan peralatannya di gudang PT Terang. Tagihan diterbitkan.
Piutang / Kas Rp1.100.000.000 Pendapatan Rp1.000.000.000 PPN Keluaran (10%) Rp100.000.000
Pendapatan boleh diakui karena hak milik telah berpindah meski fisik masih ditahan. PPN terutang seketika karena pembayaran/tagihan terjadi lebih dulu.
B. Konsinyasi (Consignment)
Penjualan titipan dari Pengamanat (Consignor) kepada Komisioner (Consignee). Pendapatan pemilik diakui ketika barang dijual ke pihak ketiga. Pendapatan komisioner hanyalah komisi.
Contoh 1 (Penghasilan): PT Pecel Barokah menitipkan sambel pecel ke PT Swalayan Harmoni seharga Rp15.000/pack dengan komisi Rp3.000/pack. Pada Agustus 2020 laku 100 pack.
Pendapatan PT Pecel Barokah: Rp1.500.000 (Pendapatan) dipotong Rp300.000 (Komisi) sehingga diakui bersih Rp1.200.000. Pendapatan komisi PT Swalayan Harmoni: Rp300.000.
Contoh 2 (Aspek PPN): PT Segar menitipkan suplemen ke PT Bugar (Komisi 10%). Dikirim 14 Juli 2019 (Nilai Rp200 Juta). Terjual 10 Agustus 2019, PT Bugar menagih fee Rp20 Juta.
WARNING
[UPDATE REGULASI] Anomali Konsinyasi PPN
Pada materi perkuliahan (rezim aturan lama), mengacu Pasal 1A ayat (1) huruf g UU PPN, “penyerahan BKP secara konsinyasi” dianggap sebagai penyerahan kena pajak. Saat PT Segar menitipkan barang ke PT Bugar pada 14 Juli 2019, PT Segar wajib memungut Pajak Keluaran (Rp20 Juta). Kemudian 10 Agustus 2019, PT Bugar wajib menerbitkan Pajak Keluaran ke konsumen akhir, serta Nota Retur jika barang ditarik.
Namun, melalui UU Cipta Kerja (UU 11/2020), definisi konsinyasi tersebut DIHAPUS. Saat ini, sekadar menitipkan barang belum terutang PPN. PPN baru terutang saat PT Bugar sukses menjualnya ke konsumen akhir.
C. Barang Bergantung Instalasi/Inspeksi
Pendapatan tidak boleh diakui sebelum instalasi rampung (karena kendali belum optimal), kecuali sifat instalasinya sangat trivial (seperti mencolok kabel TV) atau inspeksi sekadar formalitas penentuan harga akhir komoditas (bijih besi/gula).
Contoh: PT Hadid Jaya menjual mesin bubut besi kompleks. Butuh mekanik terlatih sepekan. Pendapatan (dan PPN) ditunda pengakuannya sampai mesin berfungsi sempurna pasca-instalasi.
D. Penjualan dengan Hak Pengembalian (Right of Return)
Bila terdapat ketidakpastian retur, pendapatan ditahan sampai barang resmi diterima dan batas klaim berlalu.
Contoh: PT Co Vid menjual prototipe ventilator baru ke RS Waluyo. Diberi garansi full refund selama 3 bulan. PT Co Vid tidak boleh mengakui pendapatan saat barang dikirim. Pendapatan diakui ketika batas klaim (3 bulan) terlewati. Fiskal tidak mengakui refund liability ini, omzet secara fiskal tetap 100% dan memicu koreksi positif.
E. Lay Away Sales (Penjualan Cicilan Ditahan)
Barang dikirim setelah cicilan terakhir dilunasi. Secara akuntansi, pendapatan ditunda hingga penyerahan, kecuali jika data historis sangat meyakinkan bahwa pelunasan nyaris mutlak terjadi.
Contoh: PT Sangar Finance menjual kredit motor. Karena pelanggan ini adalah pelanggan setia VVIP tanpa cacat tunggakan, PT Sangar berani mengakui pendapatan di muka sejak cicilan tembus signifikansi 75% meski motor belum ditarik dari showroom.
F. Perjanjian Jual dan Beli Kembali (Sale with Buy Back)
Penjual setuju membeli kembali (opsi beli) atau pembeli mensyaratkan penjual membeli ulang (opsi jual). Secara komersial, jika substansi ini sekadar meminjam uang dengan jaminan barang (Perjanjian Pendanaan), maka bukan pendapatan.
Contoh: PT Jual Mahal menjual barang Rp150 Juta (HPP Rp135 Juta) ke PT Beli Murah, tapi setuju membelinya lagi di akhir tahun ke-2 dengan harga pasar saat itu. Karena PT Beli Murah bebas memakai barang tersebut tanpa batas (risiko/manfaat beralih), PT Jual Mahal mencatatnya murni sebagai pengakuan pendapatan secara penuh, bukan sekadar perjanjian jaminan pendanaan.
G. Transaksi Spesifik Ekstra
Penjualan Cicilan: Harga jual dicatat sebesar Nilai Kini (Present Value). Selisih bunga diakui bertahap menggunakan metode suku bunga efektif.
Pembayaran Diterima di Muka (Inden): Barang dipabrikasi dulu. Pendapatan baru diakui saat barang dikirim.
Distributor/Agen (Prinsipal vs Agen): Jika agen (tidak sedia barang, tidak atur harga beli, bebas risiko retur kredit), pendapatannya hanya komisi, bukan total nilai penjualan bruto.
COD (Cash on Delivery): Pendapatan diakui jika pengiriman rampung dan kas telah diterima penjual/agen kurirnya.
4. Bedah Kasus Penyerahan Jasa Jangka Panjang (Komersial vs PPh vs PPN)
Komersial mengakui pendapatan atas penyerahan jasa jika 4 kondisi ini terpenuhi: (1) Dapat diukur andal, (2) Manfaat ekonomi probable, (3) Tingkat penyelesaian terukur andal, (4) Biaya dapat diukur andal.
Metode penentuan Tingkat Penyelesaian dapat memakai 3 cara:
Survei teknis pekerjaan.
Persentase jasa/pekerjaan fisik yang telah dilakukan.
Persentase biaya riil yang sudah timbul (cost incurred to date) dibanding total estimasi biaya.
Simulasi Perhitungan Percentage of Completion (PT Gerak Cepat)
Skenario: Pada 2018, PT Gerak Cepat memenangkan tender outsourcing SDM berdurasi 3 tahun (dimulai 2019) senilai kontrak Rp675.000.000. Metode yang digunakan adalah rasio biaya nyata (Cost Incurred to Date) terhadap perkiraan total biaya.
Keterangan
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
A. Biaya yang dikeluarkan s/d saat ini
Rp150.000.000
Rp437.400.000
Rp607.500.000
B. Perkiraan sisa biaya
Rp450.000.000
Rp170.100.000
0
C. Perkiraan Total Biaya (A+B)
Rp600.000.000
Rp607.500.000
Rp607.500.000
D. Tingkat Penyelesaian (A/C)
25%
72%
100%
E. Harga Total Kontrak
Rp675.000.000
Rp675.000.000
Rp675.000.000
F. Akumulasi Pendapatan Berhak Diakui (DxE)
Rp168.750.000
Rp486.000.000
Rp675.000.000
G. Pendapatan Diakui Tahun Lalu
0
(Rp168.750.000)
(Rp486.000.000)
H. Pendapatan Diakui Tahun Berjalan
Rp168.750.000
Rp317.250.000
Rp189.000.000
I. Biaya Dikeluarkan Tahun Berjalan
Rp150.000.000
Rp287.400.000
Rp170.100.000
Penghasilan (Laba) Tahun Berjalan (H-I)
Rp18.750.000
Rp29.850.000
Rp18.900.000
Jurnal Pencatatan (Per Tahun):
--- TAHUN 2019 ---Kontrak dalam Penyelesaian (WIP) Rp150.000.000 Kas / Utang Rp150.000.000(Mencatat biaya berjalan proyek)Piutang Usaha Rp135.000.000 Tagihan atas Kontrak Rp135.000.000(Sesuai termin penagihan formal kontrak)Kas Rp112.500.000 Piutang Usaha Rp112.500.000(Penerimaan pelunasan tagihan dari pelanggan)Kontrak dalam Penyelesaian (WIP) Rp 18.750.000Beban Kontrak Rp150.000.000 Pendapatan Kontrak Rp168.750.000(Mencatat pengakuan pendapatan & laba)--- TAHUN 2020 ---Kontrak dlm Penyelesaian Rp287.400.000 Kas Rp287.400.000Piutang Usaha Rp360.000.000 Tagihan atas Kontrak Rp360.000.000Kas Rp262.500.000 Piutang Usaha Rp262.500.000Kontrak dlm Penyelesaian Rp 29.850.000Beban Kontrak Rp287.400.000 Pendapatan Kontrak Rp317.250.000--- TAHUN 2021 ---Kontrak dlm Penyelesaian Rp170.000.000 Kas Rp170.000.000Piutang Usaha Rp180.000.000 Tagihan atas Kontrak Rp180.000.000Kas Rp300.000.000 Piutang Usaha Rp300.000.000Kontrak dlm Penyelesaian Rp 18.900.000Beban Kontrak Rp170.100.000 Pendapatan Kontrak Rp189.000.000Tagihan atas Kontrak Rp675.000.000 Kontrak dlm Penyelesaian (WIP) Rp675.000.000(Jurnal Penutupan penyelesaian proyek penuh)
Situasi Pendapatan Lainnya
Selain jual putus, ini pengakuan aktivitas komersial khusus:
Bunga: Sepanjang periode jasa penyediaan dana (memakai suku bunga efektif).
Royalti: Akrual linier (straight line) sesuai substansi kesepakatan lisensi.
Dividen: Saat pemegang saham legal berhak menagih dividen (biasanya usai diumumkan di RUPS).
(d) Pengalihan tanah/bangunan, usaha jasa konstruksi, real estate, dan sewa tanah/bangunan.
(e) Dividen yang diterima Orang Pribadi DN (Non-investasi UU HPP).
(f) Penghasilan dari BUT yang memiliki perwakilan di RI.
(g) Penghasilan usaha pelayaran, penerbangan udara, dan kontrak BOT (Build, Operate, Transfer).
C. Bukan Objek Pajak (Pasal 4 ayat 3)
Dibebaskan dari jerat pajak penghasilan demi keadilan atau regulasi sosial ekonomi:
Bantuan atau Sumbangan; dan Harta Hibah keturunan lurus 1 derajat.
Warisan.
Bagian Laba yang diterima anggota dari Firma/CV tak terbagi saham, serta unit KIK.
Penghasilan investasi dari Modal yang ditanamkan Dana Pensiun di bidang tertentu.
Iuran yang diterima Dana Pensiun.
Imbalan/Pemberian dalam bentuk Natura dan Kenikmatan (Materi Lama).
WARNING
[UPDATE REGULASI] Anomali Natura sebagai Bukan Objek Pajak
Pada materi akademik klasik (rezim pra-2022), “Natura dan Kenikmatan” menempati tahta suci di dalam Pasal 4 ayat (3) sebagai item Bukan Objek Pajak. Perusahaan yang memberi beras atau mobil operasional kepada direksi tidak boleh membiayakannya (non-deductible expense), dan direksi tidak perlu melaporkannya sebagai pajak penghasilan.
Kini Semuanya Berubah!
Melalui berlakunya UU HPP (UU 7/2021) jo. PMK 66 Tahun 2023, rezim pajak telah merombaknya 180 derajat. Natura kini SAH MENJADI OBJEK PAJAK (Taxable Income) bagi penerimanya, dan BIAYANYA DAPAT DIKURANGKAN (Deductible Expense) oleh perusahaan pemeberi kerja.
Pengecualiannya kini menyusut drastis, hanya berlaku khusus untuk: Makanan seluruh staf, natura daerah terpencil, seragam keharusan operasional kerja, sumber dana APBN/APBD, dan natura jenis batasan angka spesifik (misal: parsel lebaran, laptop kantor).
D. Kewajiban Pembukuan Terpisah (Proporsionalitas)
Bila entitas memanen penghasilan dari keranjang campuran (Final dan Non-Final / Objek dan Non-Objek), UU PPh (Ps 31A) mewajibkan terselenggaranya Pembukuan Terpisah. Jika terdapat “Biaya Bersama” (joint cost) yang tak bisa dipecah tegas untuk PKP, maka beban dipotong murni dialokasikan secara proporsional.
6. Simulasi Kasus Praktikum (Pembukuan Terpisah Laba Rugi)
Skenario: PT Roda Jaya Sakti (Tahun 2025) memiliki dua lini usaha: Supplier Barang (Non-Final Ps 4(1)) dan Jasa Konstruksi (Final Ps 4(2)). Direktur menerima gaji yang dicatat sebagai “Biaya Administrasi Kantor”.
Uraian
Usaha Supplier (Non-Final)
Usaha Konstruksi (Final)
Total Konsolidasi
Peredaran Usaha
Rp3.500.000.000 (63,6%)
Rp2.000.000.000 (36,4%)
Rp5.500.000.000
Harga Pokok Penjualan
Rp2.750.000.000
Rp1.450.000.000
Rp4.200.000.000
Laba Bruto
Rp750.000.000
Rp550.000.000
Rp1.300.000.000
Biaya Adm Kantor (Proporsional)
(Rp516.500.000)
(Rp192.500.000)
(Rp709.000.000)
Laba Neto Usaha
Rp233.500.000
Rp357.500.000
Rp591.000.000
Penghasilan Bunga Tabungan
-
-
Rp30.000.000
Koreksi Fiskal Bunga
(Rp30.000.000)
-
(Dikeluarkan krn PPh Final)
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Rp233.500.000
-
-
Catatan Ekualisasi: Biaya Adm Kantor total Rp709 Juta tidak boleh dibebankan seluruhnya ke usaha Supplier. Harus dipecah proporsional 63,6% (Rp451 juta) + biaya spesifik supplier. Laba dari Konstruksi (Rp357,5 Juta) dan Bunga Tabungan langsung dikoreksi negatif dalam SPT 1771 karena pajaknya sudah diselesaikan (Final), menyisakan laba fiskal Rp233,5 Juta untuk dipajaki tarif reguler Ps 17.